Berita

boediono

Enam Dosa Boediono Dibeberkan di Dekat Acara Muhammadiyah

KAMIS, 21 JUNI 2012 | 10:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jawa Barat berunjuk rasa saat ini (Kamis, 21/6) di Jalan Pangarang, dekat Gedung Merdeka Bandung, tempat pembukaan Tanwir Muhammadiyah, yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono.

Dalam aksi itu, mereka menuntut agar kasus hukum yang membelit Boediono untuk dituntaskan.

"Boediono telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa ini," tegas Koordinator Aliansi BEM Jabar Achyar Al-Rasyid kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu.

Achyar pun membeberkan enam dosa Boediono.

Pertama, Boediono harus bertanggung jawab atas penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1997. Karena kebijakan itu membuat negara hampir collaps dengan kerugian Rp 700 triliun. Dia mengungkapkan, Boediono saat itu menjabat Direktur Analisis Perkreditan Bank Indonesia.

"Semasa menjadi Menkeu zaman Megawati, Boediono memberikan release and discharges kepada debitor BLBI yang merugikan negara Rp 300 T," bebernya.

Sementara itu, untuk dosa ketiga, akibat adanya kebijakan BLBI, bank-bank harus diselamatkan lewat rekapitalisasi menggunakan APBN hingga 30 tahun. "Tahun 2003 ada program loan sebesar Rp 15 T untuk pengembangan kooperasi dan pertanian, tapi oleh Boediono dibelokan untuk Bank CIC," jelasnya lagi.

Sedangkan kelima, Boediono harus bertanggung jawab atas skandal bailout Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 T. Terakhir, menurut demonstran, Boediono harus bertanggung jawab atas skandal pajak Bank Mandiri yang merugikan negara Rp2,2T.

"Mungkin tampang Boediono boleh terlihat lugu dan bersih tanpa dosa, namun kita jangan tertipu," ungkapnya mengingatkan.

Sambil menunggu aktivis mahasiswa lainnya, saat ini pengunjuk rasa berorasi menyampaikan tuntutan. Sementara itu, Boediono sendiri sudah masuk ke arena tanwir Muhammadiyah. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya