Syahganda: SBY Jangan Jadikan Papua Ladang Operasi Densus 88

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengutamakan pendekatan dialogis dan upaya membangun kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk mewadahi aspirasi politik yang berkembang di Papua guna terciptanya kemajuan Bumi Cenderawasih yang bermartabat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam konteks penanganan keamanan, pemerintah pusat harus dapat menjamin situasi damai sekaligus menghentikan berbagai teror penembakan yang kerap membuat ketidaknyamanan Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu (16/6).

Sementara terkait sikap Jakarta yang hendak menjadikan wilayah Papua dalam pelaksanaan operasi Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Polri, Syahganda dengan tegas menyatakan tidak pantas dilakukan. Karena hal itu akan membuat kemelut persoalan Papua semakin keruh di samping menyebabkan masa depan situasi keamanannya malah tidak terkendali.

"Kalau Presiden SBY menginginkan kondisi rasa aman masyarakat Papua terpulihkan, maka pilihannya jangan mengirim pasukan Densus 88 itu, sebab ini bukan ladang tepat untuk operasi peperangan bagi Densus 88, yang karakternya spesifik hanya untuk memerangi para teroris," jelas kandidat doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia ini.

Dikatakan, persoalan di Papua bersifat kompleks dengan akar utamanya adalah kesejahteraan dan pemenuhan aspek keadilan. Menurut Syahganda, dengan ribuan aparat keamanan yang kini ada di Papua baik Polri maupun TNI, sebenarnya terbilang cukup memadai sejauh langkah-langkahnya terfokus secara profesional pada pengupayaan damai warga Papua.

"Jadi, pemerintah tidak perlu terlalu ketakutan seolah-olah Papua hanya dapat diatasi dengan menghadirkan Densus 88," tegasnya.

Ia menambahkan, penuntasan terhadap berbagai aspek persoalan Papua tidak boleh dilakukan parsial dan melalui pendekatan keamanan semata-mata. Mengingat muatannya yang tidak sederhana atas Papua itu, Syahganda mengharapkan Presiden SBY turun langsung memimpin agenda pemulihan Papua serta mengambil prakarsa dialog dengan semua elemen kelompok, yang meliputi berbagai pihak di Papua.

Pada sisi lain, Syahganda mengatakan, keinginan pemerintah pusat sejak 2011 untuk mengevaluasi perjalanan Otonomi Khusus Papua sejauh ini pun urung dilakukan, sehingga tetap meletakkan sisi buram pelaksanaan Otsus tersebut.

"Nah, hal ini belum pernah disampaikan ke publik, apakah Otsus dan pemberian dana Otsus yang demikian besar itu benar-benar dinikmati masyarakat Papua ataukah tidak, dengan melihat keluhan-keluhan kemiskinan sebagai isu sentral Papua hingga saat ini," ujarnya.

Selebihnya, lanjut Syahganda, sikap Presiden SBY untuk menempuh cara renegosiasi kontrak dengan PT Freeport di Papua juga masih menjadi tanda tanya besar, yang tetap menunjukkan ketidakjelasan komitmen pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi Papua.

Tadi siang, dalam diskusi tentang Papua di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, pejabat Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Brigjen TNI Sumardi, mengatakan, Densus 88 sengaja diturunkan ke Papua untuk membantu TNI dan Polri. [zul]