Berita

ilustrasi

IPW Sinyalir Papua Mau Dijadikan Daerah Operasi Densus 88

SABTU, 16 JUNI 2012 | 16:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Akibat kian memanasnya situasi Papua, saat ini ada upaya dari sejumlah elit Polri untuk mengintensifkan peranan Detasemen Khusus 88 di bumi Cendrawasih tersebut.

Hal ini ditandai dengan adanya upaya untuk menjadikan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Tito Karnavian sebagai Kapolda Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (Sabtu, 16/6).

"IPW dengan tegas menolak upaya elit Polri untuk mengintensifkan Densus 88 di Papua. Sebab persoalan Papua bukanlah masalah terorisme tapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang berkepanjangan," ungkapnya.

Jika gagasan itu dilaksanakan, IPW khawatir Papua akan menjadi daerah operasi Densus 88. Artinya akan terjadi penanganan keamanan dengan pola represif, yang mengedepankan penggunaan senjata. Padahal yang dibutuhkan Papua saat ini adalah pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial.
"Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi," ujarnya.

Jika Polri memaksimalkan Densus 88 dan Papua dijadikan Daerah Operasi Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawan sengit dari rakyat Papua. Era Daerah Operasi Militer (DOM) Timtim versi baru pun akan terjadi di Papua. Situasi ini bukan mustahil akan dimanfaatkan pihak asing untuk memberi dukungan maksimal pada potensi kekuatan separatis di Papua, yang ujung-ujungnya Papua akan lepas dari NKRI seperti era Timtim.

"IPW sepakat Kapolda Papua sekarang harus diganti tapi dicarikan figur yang mampu
mengkonsolidasikan kepolisian Papua, memaksimalkan Bimas dan intelijen serta aktif membangun dialog dengan masyarakat Papua," demikian Neta. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya