Berita

presiden sby

Perlawanan terhadap SBY memang Tak Terhindarkan!

JUMAT, 15 JUNI 2012 | 09:44 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kemelut dan gonjang-ganjing di Partai Demokrat dipastikan tidak akan mereda.

Pasalnya, pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY bersama Ketua DPD Demokrat se-Indonesia dan hari berikutnya bersama pendiri dan deklarator Partai Demokrat ditambah sindiran SBY terhadap partai lain, sebagai partai terkorup, dalam pidatonya, justru mendatangkan masalah baru.

"Pertemuan dan pidato sindiran itu bisa menimbulkan problem internal dan eksternal bagi partai Demokrat. Dengan manuver semacam ini, niat untuk menyelesaikan masalah Partai Demokrat semakin terkendala," ujar pengamat politik Saleh P. Daulay kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 15/6).

Secara internal, lanjut Saleh, akan memperkuat faksi-faksi yang selama ini sudah terbentuk. Kalau betul bahwa pertemuan itu ditujukan untuk mendongkel kader partai yang terlibat korupsi, maka faksi yang merasa dirinya tertuduh akan merapatkan barisan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Bahkan pada titik tertentu bisa jadi muncul perlawanan. Apalagi pertemuan itu secara sengaja tidak melibatkan orang-orang yang berkepentingan secara langsung.

Sementara secara eksternal, pidato SBY yang menyindir partai lain bisa menimbulkan resistensi dari partai-partai lain. Akibatnya, hubungan baik dengan partai politik lain bisa menjadi tidak harmonis. Meski tidak diungkapkan secara eksplisit, tentu ada partai yang merasa tersinggung.

"Siapa sih yang tidak merasa tersinggung dengan pernyataan seperti itu? Lagi pula, mengapa membawa partai-partai lain dalam menyelesaikan masalah internal partai sendiri? Terlepas benar dan tidaknya sindiran itu, pernyataan itu tetaplah tidak bijak," ungkap Saleh, yang juga pengajar di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebaiknya, lanjut Saleh, masalah internal partai jangan sampai diungkap ke publik. Biarlah diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat internal. Kalau sudah jadi konsumsi publik, maka akan muncul berbagai reaksi dan juga penilaian-penilaian yang belum tentu menguntungkan partai Demokrat. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya