Pemerintah Pastikan Semua TKI di Suriah akan Dipulangkan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah melarang warga negara Indonesia yang akan bekerja di Suriah sebagai TKI sejak April tahun lalu. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan mengingat gejolak politik di negara tersebut.

"Saya berlakukan larangan seketat-ketatnya. Kalau masih ada yang bandel memang sudah kebangetan," kata Muhaimin dalam rilis yang diterima malam ini Kamis (14/6).

Terkait keberadaan TKI saat ini di Suriah, Muhaimin berharap masukan-masukan dari masyarakat untuk disampaikan langsung kepada pemerintah melalui Kemenakertrans atau Kementerian Luar Negeri.

"Jangan menyampaikan kepada publik hal-hal yang belum bisa dikonfirmasikan seperti TKI tewas. Bisa membingungkan masyarakat. Berikan waktu kami bekerja keras menyelamatkan seluruh TKI yang bekerja disana," ungkap Muhaimin.

Hal itu dikatakan Cak Imin, demikian ia akrab disapa, terkait pemberitaan beberapa waktu lalu bahwa terdapat 2 orang TKI Ani dan Aminah menjadi korban tewas. Namun KBRI di Damaskus sudah membantahnya. Bahkan Aminah diberitakan selamat.

Sementara itu, mengenai keberadaan salah seorang TKI bernama Sunarti binti Sarya yang diberitakan sedang menunggu evakuasi sedang dicek oleh KBRI di Damaskus.

"Dalam kondisi perang saudara, pengecekan dan proses evakuasi memerlukan lebih banyak waktu. Kita tidak akan membiarkan apakah itu Sunarti atau TKI yang lain menjadi korban. Pemerintah akan sekuat tenaga memulangkan seluruh TKI. Sejauh ini sudah 233 orang TKI yang dipulangkan dan masih akan terus bertambah. Mohon doanya," harap Cak Imin.

Pemerintah juga meminta seluruh perusahaan pengerah jasa TKI dan perusahaan jasa asuransi TKI untuk bekerja lebih keras dalam memulangkan TKI dari Suriah dan memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak mereka yang tidak bisa bekerja secara penuh akibat perang saudara.

"PJTKI harus lebih aktif menghubungi keluarga yang bersangkutan dan menyampaikan perkembangan setiap saat. Sementara jasa asuransi harus siap dengan segala kemungkinan, siapa tahu ada yang membutuhkan perawatan segera. Hak TKI harus didahulukan," tandas Ketua Umum DPP PKB ini. [zul]