Masih Ada Yang Pakai Mobil Dinas Ke Kantor

RMOL. Berbagai cara dilakukan pejabat pemerintah untuk menyukseskan gerakan hemat energi. Salah satunya “One Day No Car”. Kebijakan sehari tanpa mobil dinas ini diberlakukan”di  Depok, Jawa Barat setiap Selasa.

Pada hari itu, Wali Kota Nur Mah­mudi Ismail melarang selu­ruh anak buahnya menggunakan kendaraan dinas ke kantor. Pe­larangan ini disampaikan lewat surat edaran kepada semua instansi di Depok.

Apakah kebijakan ini dipatuhi pejabat Pemerintah Kota Depok? Rakyat Merdeka pun mendatangi kompleks perkantoran Pemkot Depok di Jalan Margonda Raya, kemarin.

Kendaraan roda empat terlihat keluar-masuk gerbang utama Ba­lai Kota Depok. Di sebelah kanan gerbang terhampar lapangan rum­put. Lapangan ini dijadikan tem­par parkir kendaraan roda empat.

Terlihat puluhan kendaraan roda empat berbagai merek dipar­kir rapi di lapangan rumput terse­but. Hampir semua kendaraan itu berplat warna hitam alias milik pribadi. Tapi di satu barisan di ping­gir lapangan, terlihat ken­da­raan berpelat merah.

Mobil Toyota Avanza berwarna krem bernomor B 1321 LO parkir di bawah pohon. Lokasi itu di­pilih agar kendaraan itu ter­lindungi dari terik matahari siang kemarin.

Menelusuri kompleks per­kan­toran Pemkot Depok, Rakyat Mer­deka kembali menemukan mo­bil berpelat merah. Kali ini dua Suzuki APV warna hitam yang terparkir persis di jalan be­lakang gedung Balai Kota.

Kendaraan dengan nomor plat B 2930 BO itu diparkir terpisah dengan kendaraan lainnya. Ter­li­hat kemeja warna merah lengkap berikut jas disangkutkan di bang­ku deretan belakang.

Mobil siapa itu? “Kalau milik siapa, saya tidak tahu. Tapi yang pas­ti itu kendaraan dinas milik salah PNS disini. Dari platnya yang berwarna merah, itu me­nan­dakan kalau kendaraan bukan milik pribadi,” kata seorang petu­gas parkir di lokasi tersebut.

Walau ada temuan itu, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mem­ban­tah masih adanya mobil dinas yang parkir di kantornya pada hari Selasa. Kata dia, baik pe­ga­wai biasa maupun pejabat tidak ada yang bawa mobil dinas ke kantor.

“Saya saja ke kantor naik sepeda motor, bukan mobil dinas yang setiap hari saya pakai. Ini akan terus saya lakukan setiap hari Selasa guna memberikan contoh kepada aparatur peme­rintah yang lain,” katanya saat ditemui Rakyat Merdeka di kan­tornya, kemarin.

Menurut Nur Mahmudi, bila masih ditemukan mobil berpelat merah terparkir di lingkungan Pem­kot Depok, itu bukan ken­da­ra­an dinas yang biasa dipakai pe­ga­wai pulang-pergi rumah-kan­tor. Katanya, mobil pelat merah itu sehari-hari ada di Balai Kota.

“Pegawai yang biasa naik mo­bil dinas, mulai hari ini (kemarin-red) sudah tidak lagi mem­ba­wa­nya saat ke kantor pada hari Se­lasa. Sebagai gantinya, ada yang jalan kaki, naik sepeda, naik mo­tor atau angkutan umum seperti bis dan kereta bagi yang ru­mah­nya jauh,” tegasnya.

Nur Mahmudi mengatakan, one day no car merupakan hasil ke­sepakatan seluruh jajaran aparatur. Ketika wacana sehari tanpa mobil dinas dilemparkan,  pejabat di lingkungan Pemkot, kecamatan hingga kelurahan ti­dak ada yang keberatan. “Saya te­gaskan, ini bukan larangan, me­lainkan gerakan dan kesepakatan untuk tidak menggunakan mobil dinas,” tuturnya.

Kebijakan ini, sambungnya, ti­dak hanya untuk mematuhi la­ra­ngan kendaraan dinas meng­gu­na­kan BBM bersubsidi. Tapi juga mendukung gerakan hemat energi.

“Dampak positif kami tidak menggunakan mobil dinas bisa menguranggi kepadatan volume kendaraan. Mobilitas orang di ja­lan semakin lancar, dan yang lebih penting, ada upaya peng­he­ma­tan energi,” terangnya.

Bagaimana bila tugas ke luar kota? Kata politisi PKS ini, kebijakan ini tidak berlaku bagi pelayanan publik. Kendaraan-kendaraan dinas seperti mobil ke­sehatan, kebersihan, Polisi Pa­mong Praja masih tetap ber­ope­rasi pada hari Selasa.

“Dan bagi pejabat di ling­ku­ngan Pemda yang akan tugas di luar kota, saya pun mengizinkan untuk menggunakan mobil dinas. Tapi selain itu, tidak ada yang berhak pakai mobil dinas pada hari Selasa,” tegasnya.

Apa ada sanksi? Menurut Mah­mudi, dirinya belum memikirkan  sanksi yang akan dijatuhkan bagi PNS yang nekat menggunakan mobil dinas untuk ke kantor pada hari Selasa. Alasannya, dirinya yakin kalau anak buahnya akan mematuhi hasil keputusan yang sudah disepakati bersama.

“Sama seperti one day no rice yang diterima seluruh pegawai de­ngan senang hati dan tanpa pak­saan. Meskipun imbauan, sehari tanpa nasi sukses diterima seluruh pegawai, bahkan akan merambah ke tingkat swasta,” ujarnya.

Sampai kapan program ini akan diberlakukan? Mahmudi mengaku belum ada pembicaraan ke arah sana. Hanya yang ter­pen­ting, kata dia, sehari tanpa mobil dinas dalam rangka penghematan energi juga berimplikasi pada terjaganya kondisi lingkungan.

“Lihat saja di sepanjang jalan di dalam Balai Kota ini yang biasanya ramai oleh mobil yang parkir dan membuat banyak po­lusi, pada hari ini sudah jauh ber­kurang. Karena hanya sedikit mo­bil yang terpar­kir,” katanya sam­bil menunjuk pada jalan-jalan yang ada di ling­kungan kantornya.

Bisa Hemat Biaya BBM 20 Persen

Wali kota Depok Nur Mah­mu­di Ismail mengatakan pela­rangan menggunakan mobil di­nas untuk menekan pengeluaran BBM. Sejak 1 Juni semua ken­daraan dinas pemerintah, TNI/Polri, BUMN maupun BUMD dilarang menggunakan BBM bersubsidi.

“Harga Pertamax termurah Rp 9.250 per liternya. Se­men­tara harga bensin subsidi hanya Rp 4.500 saja. Bisa di­ba­yang­kan, bila 120 kendaraan yang kita miliki terus-terusan meng­gunakan Pertamax?” katanya saat ditemui Rakyat Merdeka di kantornya, kemarin.

Menurutnya, selama ini biaya BBM untuk 120 kendaraan di­nas ditanggung APBD ter­ma­suk untuk perjalanan ke luar kota.

“Dari sinilah kemudian tim­bul gagasan agar kita mela­ku­kan penghematan anggaran se­kaligus energi dengan tidak menggunakan kendaraan dinas satu hari dalam seminggu. Dan ternyata itu diterima oleh selu­ruh jajaran pegawai,” beber po­litisi PKS ini.

Bahkan dirinya ada rencana, program sehari tanpa mobil tidak hanya dilakukan sekali dalam seminggu saja, tapi dua kali. Na­mun harinya belum diputuskan.

“Banyak yang meminta agar hari Jumat juga diberlakukan, tapi mereka yang rumahnya jauh tidak setuju. Alasannya, kalau hari Jumat naik angkutan itu penuh. Tapi saya akan tetap mencoba kalau gerakan ini bisa dua kali dalam seminggu bisa dilakukan,” katanya.

Berapa besar penghematan anggaran dari program ini, Mah­mudi belum mengetahui se­cara detailnya. Namun dia menargetkan, One Day No Car bisa menghemat 20 persen ang­garan BBM untuk 120 ke­n­daraan dinas.

“Itu baru satu hari dalam se­minggu, bagaimana kalau dua hari dalam seminggu. Tentu penghematan akan bisa dila­ku­kan, terutama dalam bidang ener­gi,” tegasnya.

One Day No Car Pengalihan Isu?

Infrastruktur Buruk

Banyak kalangan mengkritik keras kebijakan One Day No Car yang diberlakukan di Kota Depok. Kebijakan ini dianggap cuma cari sensasi dan tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Koordinator LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Ko­rupsi (Kapok) Kasno menilai, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail kurang kerjaan dengan mem­buat kebijakan tersebut.

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Nur Mahmudi ini sama sekali tidak menyentuh akar persoalan yang ada di Kota Depok.

“Ini cuma akal-akalan untuk mengalihkan beberapa isu penting yang ada di Kota Depok dengan membuat kebijakan tidak cerdas. Yang dibuat wali kota sama sekali bukan yang diinginkan masyarakat terhadap pemerintahnya,” katanya kepa­da Rakyat Merdeka kemarin.

Harusnya, lanjut dia, Kota De­pok memperbaiki program pem­bangunan infrastruktur ta­hun 2010 dan 2011 dianggap pa­ling buruk ketimbang One Day No Car. Kata Kasno, me­mang prog­ram tersebut bisa ada penga­ruh positif dengan penghematan energi di Kota Depok.

“Tapi harusnya wali kota itu bisa berpikir skala prioritas. Jangan-jangan benar program yang dibuat belakangan ini un­tuk alihkan isu di antara banyak kasus korupsi yang sudah di­la­porkan ke KPK dan Kejagung,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago. Menu­rut­nya program One Day No Car ini sebagai upaya mencari per­ha­tian dari masyarakat luar saja. Karenanya dia pesimistis kalau kebijakan bisa berjalan lama dan efektif dilakukan.

“Aturan itu untuk cari per­ha­tian saja. Lebih banyak show off-nya, yang realistis saja, ja­ngan terlalu ingin menggebrak,” katanya.

Andrianof mengatakan, da­lam mengambil kebijakan Pem­kot harus melalui prosedur yang benar. Sebenarnya banyak kebi­jakan penghematan BBM yang bisa dilakukan sebelum menge­luarkan larangan menggunakan mobil dinas. “Tapi belum ada peng­kajian sudah buat kepu­tu­san. Ini kan nggak sistematik, hilangkan yang nggak perlu,” tegasnya.

Baginya, Pemda tidak perlu muluk-muluk cukup menertib­kan pemakaian kendaraan di­nas. Pemkot Depok, kata dia, bisa mengeluarkan stiker lebih dulu bagi para pengguna mobil dinas yang berpelat hitam.

“Mobil dinas yang berplat hitam dikasih stiker Pemkot dan sehari anti mobil dinas tidak per­lu dipaksakan. Kalau ada ke­bu­tuhan pada hari itu kan me­reka nggak bisa pakai motor, nggak perlu pakai iring-iringan juga ke­mana-mana, itu ber­lebihan dan nggak penting,” ujarnya.  [Harian Rakyat Merdeka]