Syahganda Nainggolan: SBY Harus Turun Langsung Atasi Kemelut di Papua

RMOL. Situasi keamanan di Papua kini memprihatinkan akibat sejumlah kasus akhir-akhir ini yang menewaskan warga sipil, aparat bersenjata, termasuk warganegara asing. Di samping itu, kenyamanan masyarakat Papua turut diperparah dengan berkembangnya bentuk teror di lokasi warga seperti pembakaran pasar maupun perusakan fasilitas lain.

"Persoalan ini sudah menjadi sorotan media ataupun kalangan internasional yang meragukan Indonesia dalam menangani aspek keamanan di Papua dan telah menjadikan komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menciptakan kedamaian di Papua ibarat teriakan di padang pasir," jelas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Jumat (8/6).

Ia menyesalkan, pemerintah utamanya yang memiliki otoritas pemeliharaan keamanan hanya mampu mengecam tindakan para pelaku yang melahirkan ketidakamanan di Papua, tanpa berupaya keras mewujudkan rasa aman yang dibutuhkan warga Papua.

Syahganda juga menilai, pemerintah dipandang tidak tangkas dalam menuntaskan kasus-kasus yang mengorbankan kemanusiaan di tanah Papua, sehingga semakin menelantarkan penderitaan yang dirasakan warganya termasuk membiarkan harapan terpenuhinya keadilan bagi seluruh elemen masyarakat Papua.

Karena itu, Syahganda mendesak Presiden SBY turun langsung mengatasi kemelut yang terjadi di Papua sekaligus mempertaruhkan terciptanya kedamaian Papua, agar semangat ke-Indonesia-an tidak mengalami kepudaran di wilayah Papua, selain untuk membangun kewibawaan pemerintah pusat di mata dunia.

"Ini memang berat bagi Presiden SBY. Tapi, jika tidak segera diprioritaskan serta mendapat perhatian yang ekstra dan konkret, maka dikuatirkan persoalannya akan kian berlarut, yang selanjutnya dapat menyulitkan posisi pemerintah pusat di kemudian hari," ujarnya.

Syahganda menambahkan, pemenuhan rasa damai terhadap warga Papua juga harus diikuti langkah-langkah membangun Papua yang maju di bidang ekonomi dan bermartabat secara politik, dengan mengutamakan kemakmuran rakyatnya serta meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam pembangunan wilayahnya. [zul]