Berita

saleh daulay

SUAP PAJAK

SPD Khawatir, Penggelapan Pajak Diorganisir

JUMAT, 08 JUNI 2012 | 11:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kasus-kasus penggelapan pajak yang terus terjadi merupakan indikasi adanya tindakan kriminal yang terorganisir. Tidak tanggung-tanggung, tindakan itu dilakukan oleh orang-orang pintar dan juga orang-orang kaya. Tindakan kriminal yang terorganisir ini jauh lebih berbahaya dari kriminal biasa.

"Kalau kriminal biasa, misalnya perampokan, dampaknya paling dirasakan satu atau sekelompok orang. Sementara tindak kriminal yang terorganisir dirasakan oleh banyak orang. Menggelapkan pajak itu kan sama dengan menghambat pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain yang menyentuh hajat hidup orang banyak," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 8/6).

Bahayanya lagi, lanjut Saleh, tindakan ini dilakukan secara kolaboratif antara orang pintar dan orang kaya. Orang pintar yang dimaksud adalah petugas pajak, sementara orang kaya adalah para pengusaha dan pemilik modal.

"Logikanya, orang-orang pintar ini kan sudah dibayar mahal. Sementara orang-orang kaya sudah punya uang banyak. Artinya, mereka mau melakukan itu tentu karena hasilnya besar. Kalau receh-receh, mana mungkin mereka mau mempertaruhkan jabatan dan nama baiknya," imbuh Saleh.

Yang lebih mengkhawatirkan, kejahatan itu dilakukan secara sistematis dan kelihatannya massif. Banyaknya kasus-kasus yang terungkap selama ini membenarkan hal itu. Kalau satu kasus saja bisa merugikan negara sampai ratusan miliar, tentu bila dilakukan secara massif kerugiannya bisa mencapai triliunan.

Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dituntut menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Selama ini, kesalahan hanya ditimpakan pada setingkat dirjen saja. Kalau sudah sistematis dan massif semacam ini, menterinya juga harus bertanggung jawab. Kalau tidak mampu, menteri pun layak untuk mengundurkan diri. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya