Berita

saleh daulay

SUAP PAJAK

SPD Khawatir, Penggelapan Pajak Diorganisir

JUMAT, 08 JUNI 2012 | 11:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kasus-kasus penggelapan pajak yang terus terjadi merupakan indikasi adanya tindakan kriminal yang terorganisir. Tidak tanggung-tanggung, tindakan itu dilakukan oleh orang-orang pintar dan juga orang-orang kaya. Tindakan kriminal yang terorganisir ini jauh lebih berbahaya dari kriminal biasa.

"Kalau kriminal biasa, misalnya perampokan, dampaknya paling dirasakan satu atau sekelompok orang. Sementara tindak kriminal yang terorganisir dirasakan oleh banyak orang. Menggelapkan pajak itu kan sama dengan menghambat pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain yang menyentuh hajat hidup orang banyak," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 8/6).

Bahayanya lagi, lanjut Saleh, tindakan ini dilakukan secara kolaboratif antara orang pintar dan orang kaya. Orang pintar yang dimaksud adalah petugas pajak, sementara orang kaya adalah para pengusaha dan pemilik modal.

"Logikanya, orang-orang pintar ini kan sudah dibayar mahal. Sementara orang-orang kaya sudah punya uang banyak. Artinya, mereka mau melakukan itu tentu karena hasilnya besar. Kalau receh-receh, mana mungkin mereka mau mempertaruhkan jabatan dan nama baiknya," imbuh Saleh.

Yang lebih mengkhawatirkan, kejahatan itu dilakukan secara sistematis dan kelihatannya massif. Banyaknya kasus-kasus yang terungkap selama ini membenarkan hal itu. Kalau satu kasus saja bisa merugikan negara sampai ratusan miliar, tentu bila dilakukan secara massif kerugiannya bisa mencapai triliunan.

Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dituntut menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Selama ini, kesalahan hanya ditimpakan pada setingkat dirjen saja. Kalau sudah sistematis dan massif semacam ini, menterinya juga harus bertanggung jawab. Kalau tidak mampu, menteri pun layak untuk mengundurkan diri. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya