Indonesia Membutuhkan Strong Government, Tapi Tidak Seperti Soeharto

Indonesia membutuhkan strong government atau pemerintahan yang kuat. Kuat bukan dalam konteks otoritarianisme seperti di jaman Orde Baru yang lampau. Melainkan kuat dalam arti memiliki visi yang jelas dan di saat bersamaan memiliki kemampuan operasional dalam merealisasikan visi tersebut. Hanya dengan pemerintahan yang kuat seperti itulah Indonesia dapat memanfaatkan semua potensi dan menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang diperhitungkan di Asia.

Demikian antara lain disampaikan ekonom Indonesia, DR. Rizal Ramli yang menjadi salah seorang pembicara dalam seminar yang membahas transformasi politik dan ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin di Asia Society, Park Avenue, New York, Amerika Serikat, Rabu siang waktu setempat (6/6).

“Dalam bidang ekonomi, Indonesia terlihat relatif bagus, dengan angka pertumbuhan enam persen. Tetapi di Asia, tetangga Indonesia yang sepadan berlari lebih kencang. China, misalnya, mampu tumbuh dengan dua digit,” ujar Rizal Ramli.

“Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh double digit, atau sekitar sepuluh persen per tahun dengan manajemen yang lebih baik, korupsi yang berkurang, dan kebijakan industrialisasi yang efisien dan menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran,” sambung mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan ini.

Sayangnya, masih sambung Ketua Dewan Penasihat Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara itu, semua potensi itu hanya tinggal potensi semata. Indonesia kehilangan peluang untuk mengubah potensi tersebut menjadi realita.

Selain Rizal Ramli, yang juga menjadi pembicara dalam seminar tersebut adalah Direktur Human Development Report Office UNDP, Khalid Malik, dan anggota Parlemen Brazil yang anggota UNESCO Education Institute, Cristovam Buarque. Sementara Senior Fellow Asia Society, Jamie Metzl, menjadi moderator.

Seminar tersebut secara khusus membandingkan tiga negara yang dinilai sepadan dari sisi ekonomi dan politik, yakni Republik Rakyat China, Republik Federatif Brazil dan Republik Indonesia. Ketika negara secara umum memiliki performa yang relatif sama. Ketiganya sama-sama anggota kelompok G-20. Namun hanya Indonesia yang tidak masuk dalam kelompok elit negara industry baru BRIC (Brazil, Rusia, India dan China).

Indeks Pembangunan Manusia ketiga negara di tahun 2011 juga relatif sama. Brazil berada di posisi ke-84 (0.718), sementara China di posisi ke-101 (0,687). Adapun Indonesia berada pada posisi 124 (0,617).

Pemerintahan yang kuat, sambung Rizal Ramli lagi, sangat dibutuhkan untuk mempertahankan demokrasi Indonesia yang kini berada di tangan kaum oligarkis.

Dia menyatakan, dan pernyataannya ini cukup mengagetkan audiens seminar, bahwa kerinduan terhadap pemerintahan otoritarian ala Orde Baru dan Soeharto kini tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini didorong oleh kegagalan, sejauh ini, gerakan reformasi membutkikan bahwa reformasi dan demokrasi jauh lebih baik dari sistem otoritarianisme Orde Baru.

“Proses transformasi politik dibajak oleh kekuatan oligarkis yang tidak bekerja untuk rakyat banyak, melainkan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Ketidakpuasan ini merebak di mana-mana, dan ini yang membuat Indonesia kini kembali berada di persimpangan jalan,” masih kata Rizal Ramli.

China dan Brazil dinilai berhasil dalam satu dekade terakhir karena tidak hanya mampu mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi namun juga mampu menaikkan indeks pembangunan manusia. Ini lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan sebuah bangsa.

Berbeda dengan Indonesia yang sampai kini masih mengedepankan berbagai indikator makro ekonomi seperti angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan pr kapita, maupun besaran hot money yang mengalir masuk ke Indonesia.

Inilah perbedaan paling fundamental dari ketiga negara, sebut Rizal Ramli.

China dan Brazil mampu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari proses industrialisasi. Berbeda dengan Indonesia yang dalam satu dekade terakhir mengalami deindustrialisasi yang cukup signifikan.

Selain itu, ketidakmampuan pemerintah Indonesia menterjemahkan visi ke dalam program-program ril juga tercermin dari struktur anggaran belanja nasional yang lebih memberikan prioritas kepada belanja rutin dan hal-hal lain yang sifatnya konsumtif, dan di sisi lain memperkecil sektor yang dapat menjadi stimulasi pembangunan dan public spending.

Ongkos perjalanan dinas pejabat negara per tahun di era Yudhoyono, sebutnya, naik begitu signifikan bila dibandingkan dengan ongkso perjalanan dinas pejabat negara di pemerintahan sebelumnya. Sedemikian besarnya, sampai-sampai menurut perhitungan Rizal Ramli, bila dialihkan Indonesia dapat memiliki satu penerbangan nasional sekelas Garuda setiap tahun.

Rizal Ramli juga menyoroti proses penegakan hukum yang masih juga bermasalah. Katanya, hukum di Indonesia hanya tegas kepada orang-orang lemah. Sementara tumpul di hadapan politisi elit dan orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan. Belum lagi, hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan.

Hal lain yang turut mempersulit adalah komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur amat lemah. Sehingga bukan saja birokrasi, infrastruktur pun menjadi bottle neck dalam proses pembangunan Indonesia. Karena infrastruktur yang lemah ini pula, sambung Rizal Ramli memberikan contoh, turis asing lebih mau datang ke Malaysia daripada ke Indonesia.

Saat ini jumlah turis asing Malaysia sekitar 27 juta orang per tahun. Sementara Indonesia hanya dikunjungi sekitar 6 juta turis asing selama setahun. [guh]