PKS: Penangkapan Pegawai Pajak, TH, hanya Puncak Gunung Es

RMOL. Penangkapan TH dan JG serta satu orang lagi lainnya kemarin siang, Rabu, (6/6) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan puncak gunung es dari maraknya praktik suap di lingkungan Ditjend Pajak. Kecilnya uang suap sebesar Rp285 juta bukan berarti kecil kasusnya.

"Saya yakin ini hanya kecil di puncak atau permukaannya. Tapi di dalamnya akan sangat luar biasa. Uang sebesar Rp 285 juta merupakan bagian kecil dari transaksi suap dari salah satu perusahaan saja," ungkap anggota Komisi III, Indra, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu, Kamis, (7/6).

Politisi PKS ini juga mempertanyakan bagaimana dengan transaksi sebelumnya yang tidak sempat terendus oleh KPK dan bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya yang juga menggunakan jasa TH.

"Ini merupakan kasus besar yang harus diungkap setuntas-tuntasnya. Siapa pemilik perusahaan yang menyuap TH? Karena tentunya patut diduga ini praktek suap seperti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan apa saja yang sebelumya menggunakan jasa TH? Bagaimana keterlibatan atasan dan rekan kerja TH lainnya? Kenapa wajib pajak lebih suka memberikan atau menyuap pegawai pajak dari pada membayar pajak kenegara? Itu semua harus diungkap oleh KPK," bebernya.

Sambung Indra, birokrasi yang rumit dan mentalitas yang korup merupakan akar dari praktek-praktek suap tersebut. Harus ada reformasi besar-besaran di tubuh Ditjend Pajak. Negeri ini harus belajar dari terungkapnya kasus Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika dan sekarang ini TH.

"Bayangkan saja pegawai pajak sekelas mereka saja telah mampu melakukan korupsi ratusan juta hingga ratusan miliar. Jadi janganlah bangsa ini menjadi bangsa keledai yang terus terjerembab pada lubang yang sama," katanya mengingatkan.

Jadi, kata Indra, kalau Presiden SBY memang serius ingin memberantas korupsi di negeri ini dan tidak skedar retorika atau pencitraan belaka, serta tidak membiarkan bangsa kita menjadi bangsa kedelai, SBY harus juga serius melakukan fokus pembenahan, pencegahan, dan penindakan disektor pendapatan negara ini.

"Harus ada langkah-langkah yang serius, revolusioner dan terukur dari para aparat penegak hukum beserta instansi terkait dalam membenahi korupsi di sektor pendapatan negara ini," demikian Indra. [zul]