Berita

yusril ihza mahendra

GRASI UNTUK CORBY

Denny Indrayana Tunggu Yusril Ihza Mahendra Daftarkan Gugatan ke PTUN Besok

MINGGU, 03 JUNI 2012 | 13:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menghormati inisiatif warga negara mengajukan upaya hukum terhadap kebijakan presiden. Sebab, gugatan tersebut diatur dalam undang-undang.

Hal itu dikatakan Denny menanggapi rencana Gerakan Nasional Antinarkoba dan Psikotropika (Granat) yang akan menggugat kebijakan Presiden SBY ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait grasi kepada "ratu mariyuana" Schapelle Corby.

Karena itu, Denny mengaku menunggu rencana pendaftaran gugatan oleh kuasa hukum DPP Granat, Yusril Ihza Mahendra, besok Senin (4/6). Terkait materi gugatan, Denny yakin PTUN akan proporsional dalam menyikapi apakah pemberian grasi itu merupakan hak prerogatif presiden atau tidak.

Jika memang merupakan hak prerogatif presiden, konsekuensinya bukan yuridis, tetapi lebih pada sosial politik. "Artinya, bukan gugatan hukum, tapi lebih pada sikap kritis terhadap pemberian grasi itu yang dimungkinkan," jelas Denny seperti dikutip dari JPNN.

Denny mengatakan, jika hak prerogatif presiden dipermasalahkan, akan timbul polemik berkepanjangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Misalnya, kebijakan presiden menyusun kabinet digugat menteri yang terkena reshuffle.

Menurut Denny, hak prerogatif presiden seharusnya tidak dapat dijadikan objek gugatan di PTUN. Tetapi, bisa dikritisi sebagai kebijakan yang memang harus dikontrol publik.

Denny menambahkan, presiden sudah mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan grasi. Selain itu, terpenting, presiden juga mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). "Kalaupun bertentangan dengan pemberantasan narkoba, itu merupakan sikap publik yang kritis," jelas Denny.

Selain itu, kata Denny, sebagai negara yang melindungi rakyat, Indonesia juga harus mempertimbangkan hak dan kewajibannya. Jangan hanya mau meminta grasi atau pengurangan hukuman WNI di luar negeri, tetapi tidak memberikan grasi kepada terpidana warga asing di Indonesia.

"Jadi, harus imbang. Jika presiden negara kita siap meminta, harus juga siap memberikan grasi," demikian Denny. [zul]


Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya