Sebagai Imam, Ketum Muhammadiyah Tak Bisa Asal Ngedukung Fauzi Bowo

RMOL. Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Prof. Agus Suradika tidak bisa hanya mengaku mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atas nama pribadi. Sebagai imam di Ibukota, apapun yang dilakukan dan diputuskan oleh Prof. Agus, meski bukan keputusan organisasi, akan menjadi referensi dan rujukan bagi warga parsyarikatan.

"Makanya, (Agus) harus terbuka kepada warga Muhammadiyah, apa alasan rasionalnya mendukung Fauzi Bowo. Tak bisa hanya karena faktor kedekatan," jelas Ketua Umum Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kayu Manis, Jakarta Timur, M. Ihsan, kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Ihsan mengingatkan, Prof. Agus harus bisa mengedepankan organisasi, umat, dan warga Jakarta secara keseluruhan dibanding hanya faktor kedekatan pribadi. Karena pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini akan menentukan bagaimana nasib Ibukota lima tahun ke depan, bukan hanya nasib orang per orang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Apalagi kalau alasannya lainnya hanya karena Nachrowi Ramli (pasangan Fauzi Bowo) alumnus sekolah Muhammadiyah. Kalau itu yang jadi ukuran, masih ada calon lain yang lebih Muhammadiyah dibanding Nachrowi," ungkap Ihsan tanpa mau memerinci.

Karena itu, sebagai ketua di tingkat pimpinan yang paling rendah di organisasi Muhammadiyah, Ihsan meminta kepada PW Muhammadiyah DKI Jakarta untuk mengundang semua calon gubernur DKI Jakarta. Karena, di samping mendengarkan visi-misi semua calon secara langsung, warga Muhammadiyah juga harus difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi dan unek-unek mereka kepada calon pemimpin mereka di Ibukota.

"Setelah itu baru dibuat kontrak politik Muhammadiyah dengan semua calon. Kontrak politik ini untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan amal usaha atau warga Muhammadiyah," ungkap Ihsan, Ketua Forum Aktivis Ranting Muhammadiyah DKI Jakarta.

Kontrak politik ini, sambung Ihsan, sangat penting karena akan menjadi acuan moral bagi rakyat dalam menentukan pilihan mana pemimpin yang bisa dipercaya dan mana pemimpin yang hanya bisa memberikan janji. Hal ini juga akan semakin meneguhkan, bahwa Muhammadiyah adalah tenda besar bangsa Indonesia.

"Sebagai tenda besar bangsa, Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik partisan, tapi mengedepankan politik nilai. Dan kalau sampai PWM mendatangkan semua calon, hal ini juga akan semakin membuat kader semangat. Karena Muhammadiyah diakui di Jakarta," demikian Ihsan. [zul]