Berita

pks/ist

GRASI CORBY

PKS: Hak Interpelasi Sangat Layak

SELASA, 29 MEI 2012 | 15:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Penggalangan hak interpelasi menyusul kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby dianggap layak.

"Ini sangat layak, saya melihat interplasi adalah hal yang wajar, kita ingin mengetahui apa alasannya Corby dapat grasi," ujar anggota Komisi III, Indra di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa, (29/5).

Pasalnya kata Indra, alasan pemberian Grasi tersebut tidak rasional. "Ini apa landasannya? Banyak paradoks dalam kepentinggannya ini," ungkapnya


Maka untuk itu kata Indra, hak interplasi adalah adalah jalannya. "Kalau tidak tepat, instrumen kita adalah interpelasi," bebernya

Kalau soal barter tahanan, kata Indra sangat tidak layak. "Apa indikatornya?, panismen penyalahgunaan narkoba itu maksimal. Grasi ini sangat kontradiktif," ujarnya

Ia pun menyesalkan ada wacana yang berkembang tentang tingkatan Narkotika, "Iini lucu, mau ganja, heroin, ekstasi dan sebagainya, itu dalam UU sama. Yang jelas narkotika," bebernya. [arp]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya