Carut marut persiapan pemilihan gubernur DKI Jakarta, terutama dalam hal penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), patut disayangkan. Padahal kualitas DPT sangat menentukan kualitas pemilihan gubernur.
"Apalagi DKI Jakarta adalah ibukota Indonesia," kata Hidayat Nurwahid, kandidat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin, (25/5).
"Saya mengapresiasi KPUD yang mau mendengar dan mau menunda (pengumuman DPT). Tapi jangan penudaan itu hanya untuk mengulur waktu atau tidak dikerjakan dengan maksimal," uajrnya lagi.
Dia berharap semua pihak, baik KPUD, Panwaslu Daerah, partai-partai politik, dan elemen masyarakat, bekerja keras dalam sisa waktu menjelang pemilihan.
"DPT yang valid memberikan legitimasi yang tinggi kepada gubernur terpilih," kata mantan ketua MPR ini.
HNW juga menyayangkan proses pembuatan e-KTP yang belum juga selesai. Sebagai warga DKI Jakarta, HNW mengatakan dirinya pun belum mendapatkan e-KTP.
"Ini adalah problem pemerintahn Provinsi DKI Jakarta. Sumatera Selatan saja selesai. Masa ibukota negara belum selesai," masih katanya.
Menurut hemat HNW, sebelum menetapkan DPT, KPUD harus bertemu dengan tim sukses dari masing-masing kandidat untuk mengecek kembali apakah DPT yang ada faktual atau tidak.
Bila DPT belum valid, apakah ada kemungkinan pemilihan ditunda?
"(Kalau terjadi) itu sejarah yang buruk bagi Jakarta. Bila DPT tidak valid masa orang dipaksa ikut pemilu dengan kondisi yang serba kekurangan. Gubernur yang menang berpeluang akan digugat," demikian Hidayat. [guh]
