RMOL. Dugaan adanya pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) harus segera diselesaikan.
Pasalnya, jika tidak segera diselesaikan dan tidak ada pihak yang berani mengambil tanggungjawab sebagai biang dari kisruhnya masalah tersebut, pemilihan kepala daerah DKI Jakarta akan berjalan penuh prasangka buruk dan ketegangan.
"Terutama dari kandidat-kandidat yang merasa akan dikalahkan dengan skenario permainan daftar pemilih, meskipun tuduhan itu belum tentu benar," ujar Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 21/5).
Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) merilis setidaknya ada 1,4 juta pemilih fiktif (ghost voters) dikhawatirkan akan berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar Juli mendatang. Sebab, 1,4 juta pemilih fiktif masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS itu berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Hasan melanjutkan, posisi KPUD DKI Jakarta dalam hal ini, berada pada posisi yang dilematis.
"Ini soal sederhana, garbage in, garbage out. Jika data ngawur yang masuk, betapapun kerja keras yang dilakukan oleh KPU untuk melakukan pemutakhiran, tetap tidak akan optimal," imbuhnya.
"Ditambah lagi mentalitas dan sistem kerja KPU yang tidak memadai. Kecilnya gaji, dan kertelambatan pembayaran gaji PPS adalah faktor penghalang ujung tombak KPU itu bekerja optimal dalam pemutakhiran data," demikian Hasan. [zul]
