Berita

ilustrasi/ist

KISRUH DPS PILGUB JAKARTA

Fauzi Bowo Harus Jantan Pampangkan Wajah dan Sampaikan Ucapan Permintaan Maaf

SENIN, 21 MEI 2012 | 11:33 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Birokrasi dan administrasi pemerintahan yang rusak selama berpuluh-puluh tahun diamanahkan oleh undang-undang sebagai penyedia data bagi Komisi Pemilihan Umum. Makanya, tidak heran hampir di setiap pemilihan kepala daerah, Daftar Pemilih tetap (DPT) adalah point yang akan menumbulkan kekisruhan.

"Tuduhan paling lazim diberikan adalah, bahwa ini merupakan permainan incumbent untuk mempermainkan data pemilih, dengan maksud memasukkan pemilih fiktif yang bisa menguntungkan incumben," jelas Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 21/5).

Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) merilis setidaknya ada 1,4 juta pemilih fiktif (ghost voters) dikhawatirkan akan berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar Juli mendatang. Sebab, 1,4 juta pemilih fiktif masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Namun, Hasan melanjutkan, publik tidak harus terjebak ke dalam tuduhan konspiratif seperti itu. Tuduhan yang seharusnya diberikan adalah betapa tidak profesionalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Fauzi bowo dalam melaksanakan tugasnya.

"Sebab data yang mereka sediakan menuai masalah di belakang hari," jelas Hasan, seraya menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang bertindak sebagai penyedia data awal yang akan digunakan oleh KPU Jakarta.

Jika Fauzi Bowo selama ini berani memasang wajahnya pada hampir setiap bidang pemerintahan yang mengiklankan diri melalui billboard maupun media massa, sudah seharusnya dia juga bertindak jantan, memasang wajahnya di billboard iklan Disdukcapil dan meminta maaf atas tidak akuratnya daftar pemilih yang diberikan kepada KPU Jakarta. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya