Oposisi Kebijakan, Hanura Pastikan Tak akan Masuk Barisan SBY

RMOL. Enam partai yang ada di parlemen diakui melakukan kesepahaman untuk bekerjasama sebelum pengesahan UU Pemilu pekan lalu. Keenam partai itu, adalah empat partai pemerintah, Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan dua partai di luar pemerintahan, Hanura dan Gerindra. 

"Ya memang ada kesepahaman," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 19/4).

Namun, dia menekankan, kesepahaman itu hanya untuk bekerjasama di parlemen, bukan masuk ke dalam barisan Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintahan SBY-Boediono.

"Bagaimana kita mendukung program-progam yang pro rakyat. Di luar itu, kita tetap seperti apa yang telah digariskan partai," sambung anggota Komisi V DPR ini.

Partai Hanura selama ini, ucap Saleh, beroposisi terhadap kebijakan, bukan beroposisi terhadap institusi atau perseorangan. Karena itu, kalau kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, Hanura akan beroposisi. Sebaliknya, kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menurut Hanura tidak menguntungkan rakyat banyak, partai yang dipimpin Wiranto ini tidak akan mendukungnya.

"Karena itu, tanpa ada kesepekatan, memang pasti akan kita lakukan seperti. Jadi kita tetap seperti biasa," tandasnya. [zul]