Berita

presiden sby

Catat, SBY Tak Asal Ngomong Partai Penolak Kenaikan Harga BBM Mau Makar

KAMIS, 12 APRIL 2012 | 11:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Jurubicara Partai Demokrat Andi Nurpati pada awalnya sama sekali tidak mau menjawab dan memerinci kebenaran isi pidato Presiden SBY yang disampaikan tertutup di kantor Demokrat pada Minggu (1/4) lalu.

Termasuk soal klaim SBY bahwa opsi penambahan ayat 6a pada pasal 7 UU APNP dalam Sidang Paripurna lalu itu merupakan itu merupakan ide dari SBY.

"Saya tidak mau mengomentari itu ya. Itu kan bahasa proses. Semua juga kan sudah tahu keputusan paripurna. Nah, itu kan dari Setgab. Ya gitu saja. Tentang proses biasa lah itu," ungkap Andi saat ditanya Rakyat Merdeka Online (Rabu, 12/4) atas kebenaran klaim SBY tersebut.

Karena memang sebelumnya, Golkar juga mengklaim pasal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM apabila terjadi selisih harga ICP sebesar 15 persen dari asumsi selama 6 bulan adalah usul partai beringin tersebut.

Selain itu, pada pertemuan itu, SBY juga menuding partai penolak kenaikan harga BBM akan menggulingkan pemerintahannya.

SBY mengungkapkan, saat rapat paripurna DPR, agenda tersembunyi tersebut semakin jelas kelihatan. Dia mengatakan, parpol yang menolak perubahan Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 semata-mata ingin menggulingkan pemerintahannya.

"Saya melihat telanjang perilaku dan gelagat parpol. Ada keinginan politik dari lawan untuk mengunci presiden, dan membuat ekonomi kolaps. Ada yang tidak setuju dengan mempertahankan pasal 7 ayat 6 agar APBN ambruk dan presiden jatuh," kata SBY," seperti diberitakan Jaringnews, media massa berbasis internet yang didirikan dan dipimpin salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, Kastorius Sinaga.

Pasal 7 ayat 6 itu menyebutkan bahwa tidak ada kenaikan harga eceran BBM bersubsidi.

Apakah benar SBY mengungkapkan demikian?

"Hahaha, saya kira beliau bicara tidak sembarangan. Pasti punya bukti, data. Sebagai Presiden, informasi beliau lengkaplah," jelas Andi. [zul]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya