Berita

PILKADA DKI JAKARTA

Hajriyanto: Muhammadiyah Tak Boleh Campuri Urusan Politik!

SELASA, 10 APRIL 2012 | 11:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagai organisasi Islam kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Karena itu, dalam konteks pemilihan umum, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah, Muhammadiyah tidak boleh dukung-mendukung terhadap calon tertentu.

"Pemilihan seperti pilkada itu penting, tapi tidak menjadi urusan Muhammadiyah. Menurut saya, pimpinan Muhammadiyah sebaiknya tidak menyeret Muhammadiyah ke dalam pusaran Pemilukada," ujar tokoh Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 10/4).

Menurutnya, kalau memang ada tokoh atau anggota Muhammadiyah yang menjadi tim sukses salah satu calon gubernur DKI, jadilah tim sukses yang profesional. Yaitu, mencari dukungan sebanyak-banyaknya dengan cara rasional.

"Jangan menggunakan cara yang primordial, jangan mengambil cara yang gampang saja dengan menggunakan organisasi sebagai alat politiknya. arga Muhammadiyah kan profesional. Masak kampanyenya menggunakan organisasi," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, soal siapa yang akan didukung pada pemilihan gubernur Jakarta Juli mendatang, sebaiknya diserahkan langsung kepada warga Muhammadiyah sendiri. Tanpa harus ada arahan dari pimpinan.

"Orang Muhammadiyah itu berpendidikan, tahu mana calon yang akan mampu membawa kemajuan bagi Jakarta," jelasnya.

Muhammadiyah Jakarta memang tidak mendukung salah satu calon. Tapi memang, seperti disampaikan Ketua PWM DKI Jakarta Prof. Agus Suradika, warga Muhammadiyah yang mendukung Fauzi Bowo membentuk Forum Matahari Jakarta. Hajriyanto, ditanya soal keberadaan forum tersebut, tak mempersoalkan.

"Ya kalau nama matahari, yang punya kan bukan hanya Muhammadiyah. Apalagi ada mall Matahari. Ya macam-macam lah. Yang penting jangan menyeret nama Muhammadiyah," tegasnya. [zul]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya