Berita

nazaruddin/ist

"Fitnah" Nazaruddin Belum Terbantahkan, KPK Harus Aktif Buru Neneng

SABTU, 07 APRIL 2012 | 12:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan tak hanya mengandalkan kerja-kerja kepolisian dalam menangkap Neneng Sri Wahyuni, tersangka suap Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sebaliknya, KPK harus lebih aktif menelusuri dimana Neneng bersembunyi dengan membuat tim pelacak sendiri, sama seperti pada saat melakukan perburuan terhadap Nunun Nurbaetie Daradjatun.

"Caranya, KPK bekerjasama dengan KPK negara lain," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Sabtu, 7/4).


Neneng sudah menjadi buronan interpol hampir setahun. Agustus tahun lalu, istri Muhammad Nazaruddin itu ditetapkan KPK sebagai tersangka suap PLTS, dan diduga menilep uang negara sebesar Rp2,7 miliar.

KPK harus menggencarkan pencarian terhadap Neneng karena selama belum tertangkap, kata Boyamin, maka selama itu pula "fitnah" M Nazaruddin bahwa dirinya tak akan buka-bukaan mengenai siapa saja elit Demokrat yang korupsi menjadi tidak terbantahkan.

"Sekarang kesannya Neneng digunakan Nazar untuk menyandera pelaku lain. Neneng paham aliran uang, siapa saja yang menerima dan darimana asal uangnya," kata dia.

Selain itu, lanjut Boyamin, keterangan Neneng sangat berguna untuk melengkapi berkas perkara Angelina Sondakh, tersangka Wisma Atlet dan calon tersangka lainnya.

"Neneng penting untuk melengkapi berkasnya Angelina, I Wayan Koster atau Mirwan Amir, yang sudah sering disebut di Persidangan," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya