Setgab Menyengsarakan Rakyat? PKS Di Atas Angin

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi bulan-bulanan Setgab Koalisi karena menolak penambahan ayat 6A pada pasal 7 APBN 2012 dalam Paripurna DPR akhir pekan lalu. Partai Demokrat dan anggota Setgab lainnya menekan PKS agar keluar dari Setgab Koalisi. Kabinet pun harus dibersihkan dari kader PKS.

Bagi pengamat politik The Indonesian Institute, Abdul Rohim Ghazali, sikap penolakan PKS atas kenaikan harga BBM tidaklah salah. Sebab jelas betul bahwa kenaikan harga BBM sangat menyengsarakan rakyat.

"Kalau Setgab koalisi benar-benar untuk kepentingan rakyat, sikap politik PKS itu tidak ada yang salah. Lain halnya jika Setgab memang untuk menyengsarakan rakyat. PKS bertindak sesuai aspirasi rakyat," kata dia kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 5/4).

Bagi Rohim, rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan SBY wajar-wajar saja karena hal itu memang hak prerogatifnya sebagai kepala pemerintahan. Tapi kalau SBY mencopot menteri dari partai lantaran partai itu lebih membela kepentingan rakyat, maka tentu harus berpikir 1000 kali.

"Saya tidak yakin SBY akan melakukan itu," kata Rohim.

Terlepas dari persoalan itu, menurut dia, saat ini PKS berada dalam posisi di atas angin. Setidaknya dari segi perebutan wacana. PKS berhasil menguasai wacana kepentingan rakyat karena secara faktual, dampak kenaikan harga BBM sulit dibantah memang membuat rakyat susah.

"Coba lihat, baru ada niat mau menaikkan saja harga-harga kebutuhan pokok sudah naik, apalagi kalau sudah benar-benar diputuskan," tandas Rohim.[dem]