Presiden SBY sebenarnya sadar bahwa prilaku PKS sudah menyalahi kontrak politik, termasuk kontrak yang sudah diperbarui. Sehingga jika terus menerus dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi mitra koalisi lain.
"Langkah double strategy sebagai mitra sekaligus oposisi tentu akan membuat posisi kebijakan-kebijakan strategis SBY dan KIB II terancam," ujar pengamat komunikasi politik Gun Gun Heryanto kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 5/4).
Namun, SBY belum juga mengeluarkan PKS, karena masih mempertimbangkan perimbangan kekuatan di tubuh Setgab Partai Pendukung Pemerintah. Karena dengan mengeluarkan PKS dari koalisi, praktis Demokrat dan SBY akan memiliki ketergantungan lebih pada Golkar.
"Kita tahu Golkar punya 106 kursi (18,93 persen). Sehingga bergaining position Golkar akan meningkat di momentum-momentum politik krusial di kemudian hari," jelasnya.
Jika dalam kenaikan harga BBM Golkar mendukung Opsi 2 yang sejalan bersama-sama Demokrat dan partai koalisi lainnya, bisa saja ke depan Golkar berseberangan.
"Sehingga butuh perimbangan kekuatan Golkar dari PKS. Hanya saja, semua sekarang menjadi sulit karena jika PKS tidak diberi sanksi oleh SBY maka mitra koalisi akan mempertanyakan bahkan bisa bersikap keras," tandasnya. [zul]
