Ingat Sejarah, SBY yang Mohon PKS Masuk Koalisi

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera sampai saat ini belum menerima teguran atau sanksi Presiden atas sikapnya yang berseberangan dengan pemerintah soal harga BBM. Tapi partai terbesar keempat di DPR itu menegaskan siap berada di dalam maupun di luar koalisi pemerintah.

"Kita lihat saja sanksinya. Di dalam siap, di luar juga siap. Itu prerogatif SBY," kata politisi PKS di DPR, Indra, kepada wartawan di gedung Nusantara III, DPR, Senin (2/4).

Anggota Komisi Hukum DPR itu juga tidak suka nasib politik PKS dibicarakan segelintir orang dalam Setgab.

"Nasib PKS bukan di Setgab, tapi rakyat dan massa kita meminta BBM tidak naik. Sejarahnya, bukan kita yang minta di koalisi tapi SBY yang minta," papar Indra.

Dia tegaskan, PKS sama sekali tidak melanggar kontrak koalisi terkait sikapnya dalam kenaikan BBM.

"Keputusan menolak kenaikan BBM sudah matang, kita tidak melanggar kontrak politik. Klausul mana yang kita langggar? Kita menolak BBM naik untuk sejahterahkan rakyat," ujarnya lagi.[ald]