Berita

Resmi, Ada Dua Kepemimpinan KNPI

SABTU, 31 MARET 2012 | 05:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Akbar Zulfakar resmi memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) setelah secara aklamasi terpilih dalam Kongres KNPI XIII Penyempurnaan di Hotel Blue Sky Jalan Raden Saleh Jakrta Pusat, kemarin (Jum'at, 30/3).

Meski berjalan alot dan sempat diwarnai kericuhan, kongres akhirnya selesai digelar dan menetapkan Akbar sebagai ketua umum KNPI. Akbar merupakan mantan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan saat ini aktif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKS.

"Kita menetapkan Akbar Zulfakar sebagai ketua umum KNPI," kata Ketua pimpinan sidang Aswin Ali didampingi anggota Heru Cokro dan Muklis Ramlan.


Sidang pemilihan sempat diskors selama 20 menit karena menunggu kandidat ketua umum KNPI lainnya, yakni Ahmad Doli Kurnia, Shohim Haris, Sahrin Hamid, A Ridho Sabana, Arif Mustopa, Nusron Zhoher, SJ Arifin, Cupli Risman dan Taufan EN Rotorasiko. Namun karena mereka tak kunjung datang, maka pimpinan sidang menetapkan Akbar Zulfakar sebagai ketua umum KNPI secara aklamasi.  Kongres KNPI penyempurnaan sendiri dihadiri oleh 40 Organisasi Kepemudaan (OKP) dan 8 DPD KNPI provinsi.

Atas terpilihnya Akbar ini, maka ada dualisme kepengurusan dalam KNPI. Satu pimpinan Akbar, satunya lagi pimpinan Taufan hasil Kongres KNPI Desember lalu.

Sementara itu ketua umum Generasi Warga Jaya Yayan Said mengatakan bahwa Kongres KNPI di Hotel Blue Sky tersebut ilegal.

"Jelas tidak sah, karena Kongres ini tidak dihadiri oleh kandidat ketua umum yang lain. Kongres ini hanya akal-akalan dan tidak memenuhi qourum," ujarnya.

Masih menurut Yayan, seharusnya Kongres ini dihadiri oleh 147 OKP yang terdiri dari 114 OKP dan 33 DPD KNPI Provinsi.

"Saya tegaskan lagi, kongres itu hanya akal-akalan segelintir orang yang akan memecah belah keutuhan KNPI," demikian ia menjelaskan.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya