Diingatkan, Gamawan Fauzi Pernah Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Saat Jadi Gubernur

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai para kepala daerah yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak elok dan menyalahi etika. Bahkan, kalau sudah ada keputusan resmi harga BBM naik, Gamawan mengancam akan memecat kepala daerah itu bila tetap menolak.

Beberapa kepala daerah yang menolak kenaikan harga BBM adalah Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, dan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron.

Sikap Gamawan itu memang tegas. Tapi, Gamawan tampaknya lupa bahwa dirinya juga pernah melakukan hal yang sama saat menjabat gubernur Sumatera Barat.

Dalam dokumentasi yang dimiliki Rakyat Merdeka Online, Gamawan Fauzi bahkan menandatangi surat penolakan kenaikan harga BBM yang disodorkan aktivis mahasiwa. Bersama Gamawan, Wakil Ketua DPRD Sumbar saat itu, Masful, juga turut menandatangani. Surat itu kemudian dikirim ke Presiden SBY.

"Kami atas nama masyarakat Sumbar, setelah mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amanat) menyatakan sikap menolak kenaikan BBM. Demikian pernyataan sikap kami," begitu salah satu kalimat dalam surat penolakan yang dibacakan Gamawan saat itu.

Kejadian itu berlangsung di halaman kantor Gubernur Sumbar, Padang, pada Kamis 29 September 2005. Saat itu pemerintah SBY akan menaikkan harga BBM per 1 Oktober 2005.

Meski memang, Gamawan mengaku tunduk bila pemerintah pusat tetap akan menaikkan harga BBM per 1 Oktober.

"Bila pemerintah tetap menaikan harga BBM, kita akan mengupayakan langkah-langkah yang terkoordinir secara baik. Salah-satunya dengan mengatur penerapan tarif angkutan sesuai dengan main aturan yang akan kita dibicarakan dalam waktu dekat. Tentunya, akan mempertimbangkan asas manfaat bagi pihak pengusaha transportasi dan masyarakat selaku konsumen," ujar bekas bupati Kabupaten Solok ini waktu itu. [zul]