Berita

M Idris Lutfi/ist

Tolak Kenaikan Harga BBM, Tak Ada Perbedaan Pandangan di Elit PKS

SELASA, 27 MARET 2012 | 16:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Badan Anggaran DPR sepakat Pasal 7 ayat 6 APBN 2012 yang menyatakan harga eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan dicabut seperti usulan pemerintah. Pemerintah bisa kapan saja menaikkan atau menurunkan harga BBM.

"Ya nggak apa-apa. Tapi asumsinya dalam RAPBNP yang kita setujui itu, tidak ada kenaikan harga BBM. Karena asumsi makronya mengarah tidak ada kenaikan. Karena kita tambah subsidinya," jelas anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS M. Idris Lutfi kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 27/3).

Karena itu dia menegaskan, tidak ada perbedaan antara antara pernyataan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang menolak kenaikan harga BBM dengan penegasan Tamsil Linrung bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah akan menaikkan harga BBM dengan tidak ada perbedaan.

"Pak Tamsil bicara asumsi makro, yang sudah diketok bersama. Ada penambahan subsidi BBM. Berarti tidak ada kenaikan dong," ungkap Lutfi, yang saat dihubungi berada di Medan mengikuti acara Mukernas PKS.

Dia mengungkapkan, subsidi energi yang disepakati sebesar Rp225 berarti asumsinya tidak ada kenaikan BBM. Karena subsidi untuk BBM sudah ditambah. "Perkara nanti pemerintah akan menaikkan kita lihat nanti bagaimana," ungkapnya.

Meski keputusan untuk menaikkan harga BBM tergantung pemerintah, PKS tetap tidak setuju kalau pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM. "Harusnya jangan naik. Pandangan kita (subsidi BBM) sudah cukup itu. Tidak usah naik lagi. Kalau pemerintah menaikkan melalui Keppres atau apalah, kita protes nanti," tegasnya. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya