Berita

MA Diminta Tak Masuk Angin Tangani Korupsi Bupati Aru

MINGGU, 25 MARET 2012 | 15:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Mahasiswa mengancam akan terus melakukan akasi kalau Mahkamah Agung (MA) tidak menerima kasasi jaksa dan tidak menolak putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam kasus Bupati Kabupaten Aru Theddy Tengko. Para mahasiswa meminta MA tak masuk angin.

"Kami mendesak MA agar dapat menerima kasasi jaksa dan menolak putusan hakim pengadilan negeri Ambon yang membebaskan Bupati Kabupaten Aru Theddy Tengko," kata Presedium Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) Haris Pertama di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Aru pada 2006-2008 yang telah merugikan keuangan negera sebesar Rp42 miliar.


"Kasus dugaan korupsi ini harus segera diusut tuntas. Kami akan terus mengawal agar MA tidak masuk angin," ungkap Haris

Senin (19/3) dan Kamis (22/3) lalu, ratusan mahasiswa dari Kamerad mendemo Gedung MA, Jakarta Pusat. Kasus ini bermula karena Theddy Tengko bebas murni dalam putusan Hakim PN Ambon. Tehddy yang sempat non aktif digugat dalam kasus APBD pada tahun 2006-2008. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat, Thedy Tengko dinyatakan tidak terbukti bersalah, melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Antikorupsi.

Adapun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lucky Kubela sebelumnya telah meminta hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp500 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp500,3 miliar subsider 4 tahun penjara.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya