RMOL.Papan tripleks tebal setinggi dua meter dipasang di pintu masuk ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR di lantai dua gedung Nusantara II.
Tiga meja panjang ditempatkan di depan papan warna krem. Agar tidak terlihat semrawut dipasang sekat kayu model lipat selebar dua meter.
Begitu juga pintu beÂlakang ruang Banggar ditutup raÂpat. Di deÂpannya diletakkan meja. Di atas meja terlihat tumÂpukan kardus.
Sejak terungkap dana renovasi yang mencapai puluhan miliar pertengahan Januari 2012, pintu ruang Banggar seluas 780,89 meter persegi dikunci rapat.
Renovasi ruang Banggar semÂpat menuai kontroversi karena menelan biaya hingga Rp 20 miÂliar. Biaya membengkak karena barang-barang yang mengisi ruangan itu berasal dari impor. Lantaran gelombang protes cuÂkup, barang-barang impor ditukar dengan buatan lokal.
Kepala Bagian Hubungan MaÂsyarakat Sekretariat Jendral DPR, Jaka Winarko mengatakan, kursi di ruangan Banggar yang seÂbeÂlumnya produk impor akan diÂganti dengan produk lokal merek Archigama. Untuk kursi anggota sebanyak 173 unit dengan harga per unit Rp 1,7 juta. Sedangkan kursi untuk pimpinan sebanyak empat buah masing-masing seÂharga Rp 1,8 juta.
Ia menambahkan, kursi terseÂbut masih menjadi tanggung jaÂwab kontraktor Pembangunan PeÂrumahan (PP) untuk meÂnyeÂdiaÂkannya.
“Saat ini belum dikirim ke DPR. Nantinya kursi tersebut akan diÂmaÂsukkan ke ruang BangÂgar perÂtengahan April sehingga bisa diÂgunakan untuk rapat pada masa sidang mendatang,†katanya.
Sebelumnya kursi yang meÂngisi ruang Banggar merupakan buatan Jerman. Kursi-kursi impor itu akhirnya dikembalikan pada 2 Februari lalu.
Ratusan kursi yang masih terÂsegel rapi ini diangkut oleh puÂluÂhan pekerja. Kursi-kursi itu diÂangkut dengan menggunakan lima mobil boks kecil dan dibawa ke Parung. Proses pengangkutan dijaga ketat sejumlah petugas peÂngamanan dalam (Pamdal) DPR.
Kursi impor bermerk Vitra itu diÂpasok PT Dekorindo untuk meÂngisi ruang Banggar DPR. Ada 173 kursi Vitra tipe ID Trim dan emÂpat Vitra ID Trim L. Di situs PT Dekorindo Selebytra Nugraha disebutkan harga tiap unit kursi Vitra ID Trim adalah 2.393 Euro atau sekitar Rp 27,998 juta. Sedangkan kursi ID Trim L seharga 2.362 Euro atau sekitar Rp 27,635 juta.
Selain kursi, kata Jaka, perÂlengkapan lainnya yang diganti yaitu wireless, lampu. “Tapi saya nggak tahu berapa pasti hargaÂnya,†katanya.
Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh mengatakan, awal masa sidang kedua tahun 2012, anggota Badan Anggaran DPR sudah bisa memakai ruaÂngan di lantai II Gedung NusÂanÂtara II DPR, yang telah selesai direnovasi.
Nining menuturkan, jumlah efisiensi atau penghematan angÂgaran setelah penggantian barang impor dengan buatan lokal teÂngah ditangani Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ruangan sudah bisa digunaÂkan. Tapi jumlah efisiensi anggaÂran sedang ditangani BPK. Nanti kalau sudah final akan kami beri inÂformasi,†katanya.
Walaupun tidak lama lagi akan diÂgunakan untuk ruang rapat BaÂdan Anggaran, tidak terlihat akÂtifitas berarti untuk merapikan ruaÂngan tersebut.
Dipangkas 6 Miliar, Kena Penalti 15 Persen
Wakil Ketua Badan KeÂhorÂmaÂtan (BK) DPR Abdul Wahab DaÂlimunthe mengatakan, Setjen DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berjanji unÂtuk menyelesaikan penggantian kursi dan perlengkapan ruang Banggar yang direkomendasikan BK agar diganti.
“Dia minggu lalu mereka ngoÂmong secara lisan, akhir Maret semuanya akan tuntas,†kata poÂlitisi Partai Demokrat ini.
Setelah selesai, lanjutnya BK DPR akan meminta laporan seÂcara tertulis kepada Setjen dan BURT mengenai progres pengÂgantian perlengkapan di ruang banggar. “Kalau sudah selesai seÂmua, ruang tersebut bisa langÂsung dipakai rapat,†katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan KeÂhormatan (BK) DPR mendesak Sekretariat Jenderal DPR agar seÂgera merampungkan penggantian furnitur di ruangan baru Badan Anggaran. “Ruangan itu harus suÂdah bisa digunakan,†katanya.
Menurutnya, Setjen DPR diÂminta segera mendatangkan pengÂganti kursi Vitra buatan JerÂman yang sempat ditolak Dewan. Kursi senilai puluhan juta ini diÂanggap menyalahi kepatutan kareÂna harganya yang terlampau besar.
Prakosa menjelaskan biaya ruang baru Badan Anggaran (Banggar) DPR telah dipangkas sebesar Rp 6 miliar. Semua yang mewah dan impor diganti barang lokal. Menurutnya penggantian itu bukan hal yang mudah karena ruangan itu telah diisi barang-baÂrang. Yang mungkin diganti haÂnya kursi, wireless sound system, dan lampu.
“Kalau yang lain-lain itu dari kelayakan teknis sulit digantikan. Yang lain, seperti karpet yang suÂdah terpasang dibongkar lagi nanÂti rusak,†katanya.
Meski begitu, BK DPR merasa perlu ada pembahasan lagi deÂngan Sekjen DPR terkait IT seÂnilai Rp7,9 miliar. BK DPR menyarankan agar diganti dengan yang lebih murah. “Yang pasti BK akan mempertanyakan apÂaÂkah ini sudah diupayakan maksiÂmal. Jadi misalnya IT finansial lebih murah dari itu,†katanya.
Sejak dibongkar pada 2 FebÂruari lalu, ruangan Banggar hingÂga kini masih terkunci. Belum ada aktivitas renovasi lanÂjutan. MeÂnurut Prakosa, kursi baru juga belum datang. “MakaÂnya kami reÂkomendasikan agar sekretariat seÂgera memanggil peÂkerja,†katanya.
Untuk penggantian kursi, tidak ada permintaan khusus dari BK. Syarat utama adalah murah, proÂduksi dalam negeri, dan berÂkuaÂlitas. Penggantian pun harus meÂmadai dan sesuai dengan speÂsiÂfikasi yang ditetapkan dalam pagu anggaran. Namun, untuk melakukan penggantian ini, DPR dikenakan ongkos pembatalan senilai 15 persen.
Begitu ruangan baru Banggar itu rampung direnovasi, lanjut Prakosa, Banggar DPR harus mulai pindah dan menggunakan ruangan itu.
Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi anggota DPR untuk meÂnolak memasuki ruangan itu seÂperti yang sempat dilontarkan elite Gerindra. “Apa pun alaÂsanÂnya, ruang itu sudah harus diseÂleÂsaikan dan dipakai,†katanya.
Selain itu, politisi PDIP ini meÂngatakan, saat ini pihaknya juga masih menunggu hasil audit BaÂdan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk meÂngambil langkah selanjutnya terkait polemik renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) seÂnilai Rp 20 miliar.
“Kami menunggu laporan BPKP, untuk nanti kami jadikan dasar untuk melakukan langkah selanjutnya,†katanya.
Ia menegaskan, BK menengÂgarai ada kejanggalan dalam peÂlakÂsanaan proyek itu. “Namun unÂtuk meneliti atau menegaskan adanya masalah mark up atau peÂngadaan fiktif secara sahih, tentu kita menunggu hasil resmi audit BPKP, sebagai lembaga yang berÂwewenang melakukan post audit proyek-proyek pembangunan,†katanya.
Prakosa berharap hasil audit bisa cepat diserahkan. “BK seÂdang menunggu laporan itu. MuÂdah-mudahan sesegera mungÂkin,†katanya.
Pengacak Sinyal HP Tidak Jadi Dipasang
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan ruang Banggar yang menelan biaya besar akan segera digunakan. Sebab, angÂgota Badan itu sudah meminta agar bisa menggunakan ruaÂngan baru karena yang lama suÂdah tak memadai.
“Prinsipnya pimpinan setuju agar dana yang dikeluarkan deÂmikian besar tidak mubazir,†kataÂnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, memÂbeÂnarÂkan ruang Badan Anggaran (Banggar) yang baru akan seÂgera digunakan.
Ia menambahkan, koreksi suÂdah dikerjakan dan uang pengÂhematan telah dikembalikan ke kas negara. “Karena itu kami perÂsilakan kalau sewaktu-seÂwaktu Badan Anggaran akan menggunakan ruangan itu. KoÂnon, ruang itu akan digunakan pada masa persidangan menÂdatang,†katanya.
Priyo membantah perangkat Information Technology (IT) di ruang Banggar yang baru seÂlesai direnovasi menggunakan seharga Rp7,9 miliar.
Priyo memastikan jika semua perlengkapan impor dan meÂwah telah ditiadakan “Pimpinan BURT dan Sekjen DPR sudah menjelaskan ke pimpinan DPR bahwa ruang banggar yang keÂmarin sempat heboh sudah diÂpastikan dan itu dirobak seÂmua,†katanya.
Priyo membenarkan, dalam perencanaan ruang banggar sempat mencantumkan perangÂkat IT, namun dalam rangka efisiensi hal itu dihapuskan.
Politisi Golkar ini meÂngaÂtakan, DPR sudah merespons kritik yang dikemukakan maÂsyaÂrakat dan sudah dilakukan penggantian antara lain terhaÂdap kursi ruangan yang meraup angka hingga miliaran rupiah tersebut.
“Dipastikan tidak ada kursi buatan asing betul-betul itu diÂkerjakan dalam negeri, tidak ada lagi yang dikatakan sistem telekomunikasi canggih seÂperti mematikan sinyal handÂphone dipastikan tidak ada,†katanya.
Priyo menambahkan, pimÂpiÂnan DPR juga tidak menÂgÂguÂnaÂkan peralatan canggih, karena itu komisi dan alat kelengkapan pun tak perlu memiliki peralaÂtan super mutakhir.
“Semua hal yang berbau wah dan impor didrop sehingga piÂhak Badan Urusan Rumah TangÂga (BURT) dan KesekÂjenan menghemat sekian miÂliar,†katanya.
Mengenai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan PemÂbangunan (BPKP) menurut Priyo belum diterima pimpinan dewan. “Saya kira ini positif koÂreksi dari publik sudah diresÂpons positif dan Sekjen juga suÂdah ditegur jadi diambil poÂsiÂtifnya,†katanya.
Semula renovasi ruang rapat Banggar ini menelan biaya Rp 20,3 miliar. Sampai saat ini baru kursi impor ruang Banggar seÂnilai Rp 5 miliar yang diganti. Lampu ruang Banggar seharga hampir Rp 1 miliar juga sedang dalam proses penggantian.
LCD atau televisi layar datar impor seharga 1,9 miliar juga tiÂdak diganti, karena sudah terÂlanjur terpasang. Yang paling mahal adalah perangkat IT di ruang Banggar yang berharga 7,9 miliar. Dari total pengÂhematan, saat ini ruang baru Banggar masih berharga sekitar Rp 14 miliar.
KPK Masih Gali Informasi
Kepala Hubungan MaÂsyaÂrakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi meÂngatakan, kasus renovasi ruang Banggar masih dalam tahap peÂngumpulan keterangan
“Kami telah meminta keteÂraÂngan kepada pihak-pihak yang mengetahui proyek tersebut,†kata Johan.
Namun Johan mengaku lupa siapa saja pihak yang sudah diÂpanggil KPK untuk dimintai keterangan mengenai proyek reÂnovasi ini. “Saya harus tanya dulu ke petugasnya,†katanya.
Sembari menggali keteÂraÂngan dari pihak lain, KPK maÂsih menunggu hasil audit BPKP mengenai renovasi ruang BangÂgar DPR. “Hasilnya belum ada, kalau sudah keluar baru bisa disikapi bagaimana penangaÂnan selanjutnya,†kata Johan.
Sebelumnya, Ketua DPR MarÂzuki Alie meminta KPK meÂnindaklanjuti laporan angÂgota DPR menyangkut proyek renovasi ruang Banggar DPR yang menelan biaya hingga Rp 20 miliar. Ia juga ikut melaÂporkannya ke Komisi yang kini dipimpin Abraham Samad.
Menurut Marzuki, pemÂbaÂnguÂnan ruang baru Banggar DPR terlalu mewah. Apalagi diÂhiasi barang impor yang mahal. “Apa pun kemewahan itu jelas menyakiti hati rakyat. Saya nggak suka barang impor, kita harusnya mengutamakan proÂduk lokal. Konsultan yang meÂnawarkan barang mahal sudah nggak ada nasionalisÂnya, hanya mengejar rupiah saja,†katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
Populer
Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03
Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21
Senin, 30 September 2024 | 05:26
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45
Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53
Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46
Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35
UPDATE
Kamis, 10 Oktober 2024 | 18:05
Kamis, 10 Oktober 2024 | 18:04
Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:58
Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:42
Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:28
Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:28
Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:23
Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:11
Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:59
Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:44