Maksimal Empat Kali Setiap Masa Sidang

RMOL.Spanduk besar dibentangkan menutupi dinding ruang rapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di lantai 18 Gedung Nusantara I DPR. Di depannya meja disusun memanjang dan dilengkapi dengan lima kursi.

Lima mikrofon di tempatkan di atas meja pembicara. Juga lima bo­tol air mineral disediakan di atas meja yang menghadap ba­risan kursi peserta diskusi dan para tamu undangan itu.

Tak hanya menyediakan air mi­num, panitia itu juga menyiapkan makanan ringan (snack) untuk para peserta diskusi. Konsumsi itu dimasukkan dalam boks kar­dus yang diletakkan di meja yang ada persis di sebelah pintu masuk ruang itu.

Sekitar pukul 13.00, peserta dis­kusi yang berasal dari kader PKB, mahasiswa dan staf ahli anggota Dewan mulai meme­nuhi kursi tamu yang disediakan. Tak berapa lama, lima orang yang di­un­dang sebagai pembi­ca­ra me­nem­pati kursi di bagian pa­ling depan.

Kursi paling tengah diduduki Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar yang mengenakan kemeja pan­jang abu-abu. Ia diapit Ka­por­lantas Mabes Polri Royke Lu­mowa dan Ketua Umum DPP Or­ganda Eka Sari Lorena Soerbakti. Se­men­tara pembicara lainnya Dirjen Per­hubungan Darat Ke­men­teri Per­hu­bungan Hotman Simanjuntak dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB M Toha duduk di ujung.

Karena seluruh pembicara su­dah menempati kursi masing-ma­sing, Marwan selaku tuan rumah me­ngambil mikrofon di de­pan­nya. Dis­kusi yang bertema “Ke­selama­tan Transportasi Angkutan Darat, Tanggung Jawab Siapa?” pun dibuka.

Diskusi itu digelar Kamis 8 Ma­ret lalu. Selang satu hari, di ruang Badan Legislasi DPR yang terle­tak di lantai dasar, Gedung Nu­san­tara I juga digelar diskusi. Adalah Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang meminjam ruang itu untuk menggelar dis­kusi ber­tema “Rapuhnya Politik Energi di Balik Kenaikan Harga BBM.”

Kegiatan diskusi atau seminar yang digelar fraksi-fraksi me­ru­pa­kan hal yang biasa terjadi di Se­n­­ayan. Lewat diskusi atau se­mi­nar itu, fraksi mencoba menjaring masukan atas isu yang berkem­bang. Diskusi juga digelar untuk menyikapi proses legislasi suatu per­aturan yang sedang digodok di panitia kerja (Panja) maupun pa­nitia khusus (Pansus).

Namun bagi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), kegiatan diskusi dan se­minar yang digelar fraksi-fraksi di DPR berpotensi merugikan ne­gara. Soalnya, anggarannya di­ambil dari uang negara.

“Anggaran untuk kegiatan frak­si-fraksi DPR sebesar Rp 9,5 mi­liar untuk Tahun 2011, dan se­besar Rp 12,5 miliar untuk Tahun 2012,” kata Koordinator In­vestigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi.

Uchok merasa aneh atas ada­nya jatah anggaran untuk fraksi-fraksi di DPR. “Dengan demiki­an, keuangan negara yang harus me­nanggung anggaran partai po­litik dan fraksi di DPR,” ujarnya. “Sebaiknya, dana milia­ran rupiah untuk parpol dan fraksi di DPR itu dialihkan ke m­a­sya­rakat mis­kin yang akan meng­ha­da­pi dam­pak pemaksaan kenai­kan harga BBM oleh peme­rin­tah,” ujarnya.

Benarkan tudingan FITRA itu? Rakyat Merdeka coba cari tahu dari dua fraksi yang belum lama menggelar diskusi. Seorang staf di Sekretariat Fraksi PKB di DPR membenarkan hal tersebut.  Me­nurut pria yang enggan dise­but­kan namanya ini setiap kegiatan diskusi dan seminar yang dilaku­kan fraksi anggarannya dari ne­gara. Untuk bisa menggunakan da­na itu, fraksi mengajukan pro­posal kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) mengenai diskusi yang hendak digelar.

Berapa anggarannya? Kata dia, besar anggarannya berbeda ter­gantung jumlah peserta yang diundang. Semakin banyaknya peserta yang diundang, semakin besar anggaran yang diajukan.

 â€œKalau banyak yang datang, tentu fraksi selaku panitia yang me­ngadakan acara harus menye­diakan konsumsinya. Bila peserta banyak, maka anggaran untuk kon­sumsi yang dikeluarkan akan besar pula,” jelas pria tersebut.

Anggaran untuk uang transpor pembicara dalam setiap diskusi tak berubah. Untuk satu pem­bi­cara dianggarkan Rp 3 juta.  

“Dana itu juga berasal dari pihak Setjen DPR dan biasanya diba­yar di muka sebelum acara di­gelar. Untuk laporannya, kui­tan­si yang telah ditandatangani na­rasumber akan dikirim ke Setjen,” jelasnya.

Untuk uang transpor nara­sum­ber, kata dia, Setjen hanya mem­batasi paling banyak dua orang. Bila yang menjadi pembicara le­bih dari itu, sisanya menjadi tang­gungan fraksi.

“Kegiatan seminar atau diskusi juga dibatasi pihak Setjen DPR. Dalam satu kali masa sidang, Set­jen hanya menanggung kegia­tan diskusi sebanyak empat kali saja. Lebih dari itu tidak akan di­bia­yai,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa Setjen menyediakan anggaran untuk konsumsi menjamu tamu mau­pun rapat-rapat fraksi.  “Ada kon­sumsi yang disediakan langsung oleh pihak Setjen DPR. Tapi ada juga yang kami pesan dari luar dan nanti pembayarannya di­tujukan pada Setjen DPR,” je­lasnya.

Duit Bisa Cair Bila Ada Proposal

Berbeda dengan Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura tak menampik menikmati anggaran yang disediakan Setjen DPR un­tuk kegiatan fraksi. Namun untuk menjamu para tamu, frak­si itu memilih meng­gu­na­kan uang kas.

Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin mengatakan, ada yang perlu diluruskan me­ngenai informasi yang dilansir FITRA. Ia menjelaskan, ang­garan itu tak dikucurkan lang­sung ke fraksi setiap tahun. Namun Setjen DPR menye­dia­kan anggaran bila fraksi ingin menggelar kegiatan. Dananya bisa dicairkan bila fraksi me­ngajukan proposal rencana kegiatan.

“Jadi bukan berupa uang tu­nai yang mencapai miliaran ru­piah dari Setjen DPR kepada fraksi-fraksi. Kalau fraksi tidak mengajukan, tentunya ang­gar­an tersebut tidak diberikan dan dicairkan dalam bentuk uang cash,” jelasnya kepada Rakyat Merdeka.

Selama ini fraksi Hanura, kata dia, mengajukan permo­hon­an kepada pihak Setjen hanya untuk kegiatan seminar dan diskusi. Salah satu con­toh­nya, kata dia, diskusi publik yang digelar Jumat 9 Maret lalu dengan tema “Rapuhnya Politik Energi di Balik Kenaikan Harga BBM.”

“Untuk acara tersebut, selu­ruh anggaran dibiayai pihak Set­jen DPR, seperti konsumsi hing­ga uang transpor untuk pa­nitia. Karena sebelumnya kami sudah ajukan permohonan pada Setjen DPR,” tutur anggota Komisi V DPR ini.

Menurut Saleh, penggunaan anggaran itu tak menyalahi atur­an. Sebab, pihak Setjen DPR memang memberikan jatah bagi setiap fraksi untuk mengadakan diskusi atau se­minar sebanyak empat kali dalam setahun. Bahkan Setjen juga menyediakan anggaran untuk jamuan tamu.

“Hanya untuk jamuan bagi tamu fraksi ini, sampai saat ini kami tidak pernah mengajukan pada Setjen DPR. Semua biaya yang dikeluarkan untuk jamuan seperti konsumsi makanan dan snack diambil dari kas fraksi,” tegasnya.

Kenapa? Menurut Saleh, dana yang dikeluarkan untuk ja­muan tamu jumlahnya kecil. Karena itu, malu kalau sampai fraksi meminta kepada Setjen DPR hanya untuk menjamu tamu yang datang.

“Masak cuma ratusan ribu saja kami kirim surat pada Set­jen DPR untuk dikeluarkan anggarannya. Itu sih malu-malui saja,” katanya sambil tertawa.

“Malu Dong Minta Ke Setjen DPR...”

Ketua Fraksi PKB Marwan Ja­far tidak tahu mengenai ada­nya anggaran untuk kegiatan fraksi. Selama ini, kata dia, diskusi yang digelar fraksinya meng­gunakan dana pribadi.

“Kami di fraksi juga punya ang­garan sendiri untuk mem­biayai seluruh kegiatan ope­rasional yang dilakukan, ter­ma­suk acara seminar dan diskusi,” uja­rnya kepada Rakyat Mer­deka.

Marwan menegaskan, selaku pimpinan tertinggi Fraksi PKB di DPR dia tahu betul mengenai ke­uangan di fraksi. Sebab, semua kegiatan dan ang­gar­an­nya harus mendapat per­se­tujuan darinya.

“Saya memang tidak ngu­rusin hal-hal yang teknis, sebab itu pekerjaan sekretariat fraksi. Tapi izin dan disposisi kegiatan yang dilakukan, saya yang tanda tangani,” akunya.

Menurut dia, setiap kegiatan diskusi yang digelar oleh frak­sinya bertujuan untuk peng­aya­an informasi. Misalnya, diskusi yang berkaitan dengan pem­ba­hasan legislasi yang sedang digarap di tingkat komisi.

“Dari diskusi tersebut, seti­dak­nya anggota kami yang ber­hubungan dengan legislasi yang sedang dibahas dapat tam­bahan informasi. Hal inilah yang bisa dijadikan masukan untuk membuat daftar inventarisasi masalah,” jelasnya.

Bagaimana dengan honor pembicara? Anggota Komisi V DPR mengatakan pihaknya tak menyediakan honor untuk pembicara.

“Kita kan menjalin perte­man­an dengan banyak kalangan. Biasanya narasumber itu adalah kawan dari para anggota Fraksi PKB di DPR. Makanya kami mengundang mereka secara gratis,” tegasnya.

Karena itu, Marwan mengaku heran FITRA melansir adanya aliran dana dari Setjen DPR untuk fraksi-fraksi. Ia mengaku setiap kegiatan yang dilakukan fraksinya selalu menggunakan uang pribadi.

“Apalagi jamuan untuk tamu itu dari fraksi kami semua. Ma­sak tamu datang ke fraksi, lan­tas kami minta jamuan dari Setjen DPR malu dong,”  im­buhnya. [Harian Rakyat Merdeka]