RMOL. Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai manuver liar LSM asing Greenpeace selama ini terbukti tidak memiliki dasar yang kuat. Hal itu semakin menguatkan dugaan agenda Greenpeace hanya untuk menekan negara berkembang seperti Indonesia.
"Semua tudingan Greenpeace itu sama sekali tidak ada buktinya. Agenda tersembunyi Greenpeace di Indonesia sedikit demi sedikit terbongkar. Nah, kalau semua kalangan jadi gusar, itu sangat wajar. Ibaratnya, Greenpeace itu sama saja dengan teroris ekonomi," ujar Firman kepada wartawan, Rabu (14/3/2012).
Hal ini dikemukakan Firman menanggapi banyaknya tudingan Greenpeace yang ternyata hanya omong kosong belaka.
"Penolakan Amerika Serikat terhadap CPO Indonesia juga berawal dari kampanye hitam mereka. Greenpeace menuding perkebunan sawit tidak ramah lingkungan, dan industri kehutanan Indonesia menggunakan bahan baku dari hutan produksi. Terakhir, tanpa bukti fisik, Greenpeace juga menuduh perusahaan pulp and paper menggunakan kayu ramin sebagai bahan kertas,’" paparnya.
Bukan itu saja, Greenpeace juga menyeret-nyeret Palang Merah Internasional (The International Committee of the Red Cross/ICRC) ikut menikmati dana haram asal lotere/judi Belanda. Tudingan itu dibantah Media & Public Communication Officer ICRC, G Blomen Nomer. Ia mengecam Greenpeace yang menuding Palang Merah menerima dana judi seperti dilansir Majalah
Tempo. Blomen memastikan tidak ada dana judi dari Belanda ke Palang Merah Internasional.
"Kami bisa tegaskan, kami tidak pernah menerima dana dari perusahaan lotere Belanda. Sehingga, tuduhan Greenpeace itu sama sekali tidak benar," tandas Blomen kepada wartawan.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla juga menegaskan tidak pernah menerima bantuan dana lotere/judi Belanda. "Sama sekali tidak ada bantuan lotere Belanda untuk PMI," tegas mantan Wakil Presiden ini.
Karenanya, lanjut Firman, tidak heran jika SBY dua kali mengecam keras agar LSM asing tidak mengobok-obok perekonomian Indonesia.
"Seharusnya, menteri terkait berani mengambil langkah tegas. Ini sudah sinyal kuat untuk mengusir Greenpeace dari Indonesia yang terbukti dibiayai dan membawa agenda asing,’" katanya.
Bukti LSM Greenpeace didanai asing untuk menekan negara berkembang seperti Indonesia diungkapkan The Taxpayers Alliance. Greenpeace dalam kampanyenya selalu mengintimidasi pembeli Eropa agar tidak membeli sawit Indonesia. Motif Greenpeace yang terus menyoal deforestrasi hanya untuk melemahkan daya saing industri sawit Asia terhadap minyak nabati Eropa.
The Taxpayers Alliance, lembaga watchdog untuk penggunaan dana pajak di Inggris, merilis laporan tentang perselingkuhan Uni Eropa dengan LSM lingkungan hidup dan organisasi buruh. Terkait kampanye Greenpeace, lembaga tersebut membuat laporan berjudul "Taxpayer Funded Environmentalism" yang menguak motif para aktivis lingkungan yang terus menyoal deforestrasi hanya untuk melemahkan daya saing industri sawit Asia terhadap minyak nabati Eropa.
Menurut data itu, uang pajak dari Inggris dan negara-negara Eropa yang disetujui parlemen negara masing-masing mengalir ke 10 LSM sebagai bahan bakar agar mereka terus berkampanye mengusik pabrik CPO Asia. Disebutkan, kampanye itu dilakukan dengan segala cara, termasuk kebohongan dan distorsi.
Dananya lumayan besar. Pada tahun lalu, injeksi dana dari Uni Eropa mencapai 10,1 juta euro, selain 0,5 juta euro dari perusahaan lotere. Penerimanya adalah koalisi LSM yang tergabung dalam Green 10, termasuk Climate Action Network, Friends of The Earth Eropa, WWF Eropa, dan Greenpeace. Greenpeace perwakilan Indonesia membantah tudingan itu, termasuk mengenai standar ganda dalam kampanye lingkungan yang dilakukan LSM asing itu.
[ysa]
