Pengusaha dan Pemda Mau Gugat Permen ESDM

RMOL.Pelaku usaha pertambangan mineral bersama pejabat daerah kabupaten meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2012. Pelak­saan Permen ESDM itu diang­gap akan me­rugikan pengusaha 25 miliar dolar AS.

Bupati Sinjai Andi Rudiyanto Asapa mengatakan, pihaknya sudah siap melayangkan gugatan kepada Menteri ESDM. Di Sin­jai, ada 8 perusahaan yang sudah me­lakukan eksplorasi untuk tam­bang, bijih besi, emas, serta ga­lena. Dengan aturan itu, mereka bisa tidak beroperasi.

“Kami berencana melayang­kan surat ke Menteri ESDM agar mencabut Permen itu. Jika tidak dicabut, kami bersama beberapa pengusaha tambang akan mela­kukan gugatan ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Rudi menjelaskan, dalam hi­rarki perundang-undangan, yang tertinggi adalah Undang-Undang, kemudian Perppu, Perpres dan Perda. Sementara Permen hanya mengikat lingkup kementerian.

Permen ESDM itu, kata Rudi, sangat bertentangan dengan hi­rarki perundangan. Atas dasar itu, Rudi mengaku tidak akan meng­gu­nakan Permen tersebut sebagai dasar.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bi­dang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansur menya­ta­kan, dengan adanya Permen ESDM itu, setiap pengusaha ha­rus mem­bangun smelter (pemur­nian tambang) karena larangan meng­ekspor bijih nikel dalam bentuk material. Semen­tara, da­lam UU Per­tam­bangan diatur bahwa ekspor material bijih ni­kel berakhir 2014.

Kata Natsir, Permen ESDM ini tiba-tiba mempercepat peng­­­hen­tian ekspor. Akibatnya, ne­gara dirugikan 25 miliar dolar AS dari target ekspor 230 miliar dolar AS. “Kalau ini diberlaku­kan, nilai ekpor nikel kita turun 16 persen. Jadi ada sekitar Rp 250 triliun kita buang percu­ma,” tandasnya.

Penggagas otonomi daerah Ryaas Rasyid menilai, peraturan itu tidak sesuai otonomi daerah. Hingga saat ini, peraturan menteri tersebut belum sampai ke pre­siden. Sebagai Dewan Pertim­ba­ngan Presiden, dia akan segera memberikan pertim­bangan ke­pada presiden untuk memba­talkan Permen itu.

“Permen ini berdampak negatif secara sosial karena bisa men­cip­takan pengangguran. Itu bisa menjadi sabotase terhadap pere­konomian. Sadar atau tidak, ini melanggar kewenangan presi­den,” ujar Ryaas. [Harian Rakyat Merdeka]