RMOL. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan upaya-upaya pembenahan dalam pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Ini merupakan salah satu bagian dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
"Setelah menerima hasil survei integritas pada Desember 2011, kami langsung melakukan koordinasi dan meminta KPK untuk mengawal langsung upaya-upaya perbaikan tersebut," kata Sekjen Kemnakertrans Muchtar Luthfie beberapa waktu lalu.
Muchtar mengatakan, salah satu langkah pembenahan dalam pelayanan penggunaan TKA adalah dengan menyediakan pelayanan online melalui website di www.tka-online.depÂnaÂkerÂtrans.go.id.
"Sejak Januari 2012, kami sudah memberlakukan pelayanan online yang mengubah layanan dari sistem manual ke elektronik. Sistem pelayanan online ini bakal meminimalisir interaksi peÂmohon dengan petugas, sehingga dapat mencegah aksi suap dan gratifikasi," kata Muchtar.
Untuk mengoptimalkan pelayanan online system ini Kemnakertrans pun telah melakukan koordinasi antar intansi teknis tekait yaitu dengan pihak perbankan untuk menjamin akurasi data dan pembayaran dana kompensasi TKA. Selanjutnya sedang dirintis kerjasama Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk bersama-sama memanfaatkan data TKA dalam proses memperoleh rekomendasi visa bekerja, agar pendataan dapat dilakukan secara lebih tepat, cepat dan transparan.
"Sesuai dengan arahan dan bimbingan dari KPK, kami telah tingkatkan aspek keterbukaan informasi dalam pelayanan penggunaan TKA mengenai tata cara dan persyaratan penggunaan TKA dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan SOP," terangnya.
Pihak Kemnakertrans, lanjut Muchtar, juga melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dan para pengguna TKA. Bagi para pejabat dan petugas pengurus perijinan TKA pun telah dilakukan pembinaan secara intensif melalui pengawasan melekat.
"Sarana dan prasarana pelayanan penggunaan TKA telah ditingkatkan. Loket pelayanan ditambah dari 5 menjadi 10 loket. Selain itu, disediakan juga monitor penayangan hasil pelayanan, mesin antrian dan penambahan monitor CCTV untuk mernantau seluruh kegiatan pelayanan penggunaan tenaga kerja asing agar pelayanan berjalan tertib dan transparan," kata Muchtar.
Bentuk sosialisasi lainnya adalah dengan memasang banner dan stiker anti korupsi di seluruh ruangan pelayanan dan ruang kerja. Selain itu ditayangkan juga melalui tampilan anti korupsi pada monitor pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.
Saat ini, tambah Muchtar pihak Kemnakertrans dan KPK sedang melakukan kajian menyeluruh pembenahan pelayanan publik di bidang perijinan TKA. Dengan kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik sekaligus memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat. Pembenahan-pembenahan yang dilakukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang menjamin transparansi, akuntabilitas publik dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari suap dan gratifikasi.
Dengan kualitas pelayanan yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.
[dem]
