Greenpeace Indonesia didesak untuk segera membuktikan tuduhan mengenai izin konsensi hutan yang dijadikan mesin uang oleh sejumlah partai politik menjelang 2014. Jangan sampai tuduhan itu sama sekali tidak terbukti.
"Tolong sebut parpol mana dan izin konsesi mana yang dijadikan ATM. Jangan hanya melempar tuduhan yang tidak beralasan. Kalau memang berani tunjuk nama," ujar politisi PDI Perjuangan Aria Bimo di Jakarta, Senin siang (5/3).
Tuduhan tersebut disampaikan Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Bustar Maitar di Jakarta, Kamis lalu (1/3). Sementara Desember tahun 2011, Kepala Greenpeace Indonesia Nur Hidayati mengatakan tingkat penyalahgunaan perizinan konsesi kehutanan cenderung meningkat menjelang pemilihan umum.
Menurut catatan Wakil Ketua Komisi VI itu, Greenpeace kerap menuding tanpa data dan bukti valid. Kebiasaan itu sudah saatnya dihentikan. Aria Bimo juga kesal dengan sikap diam Greenpeace saat CPO asal Indonesia diboikot Amerika Serikat. Menurut dia, sebagai LSM lingkungan, seharusnya Greenpeace bersikap tegas dan bersuara lantang.
Secara terpisah Wakil Sekjen Golkar Lalu Mara Satria Wangsa meminta Greenpeace tidak berperilaku ganda dan memasuki ranah politik. Lalu Mara juga mempertanyakan fokus kampanye Greenpeace yang justru terkesan liar.
"Jangan sembaranganlah. Greenpeace fokusnya sebenarnya di mana?" ujar Lalu (Senin, 5/3).
"Dapat izin konsesi tidak gampang. Prosesnya panjang dan rumit. Sehingga, saya heran kenapa Greenpeace justru menyebut konsesi dijadikan ATM," sambungnya.
Lalu Mara juga menyesalkan Greenpeace yang sering tidak adil karena menghamba kepada negara donatur. [dem]
