Tamu Negara Lewat, Tukang Soto Minggir

RMOL.Tak hanya menindak anggota DPR nakal, kini Badan Kehormatan DPR mulai ngurusi juga pemandangan gedung DPR. Mereka kecewa karena pemandangan gedung DPR semrawut, tak mencerminkan gedung yang terhormat. Anehnya, yang disalahkan justru para rakyat kecil yang biasa mencari sesuap nasi di gedung rakyat tersebut.

Apa reaksi para pedagang di Gedung DPR? Benarkan Gedung DPR semrawut? Kamis (1/3), Rakyat Merdeka mengelilingi Gedung DPR, sekaligus ngobrol dengan salah satu tukang soto, yang biasa mangkal di DPR.

Santo, sibuk meracik bumbu di gerobaknya yang berada di depan pintu gerbang masuk Gedung De­wan Perwakilan Rakyat (DPR) Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, kamis siang (1/3)

Selesai meracik, pria penjual soto ayam ini kemudian menye­rah­kan semangkok soto yang masih panas kepada pembeli yang sedari tadi menunggu.”Lagi sibuk melayani pembeli saja mas,” kata pria asli Kudus ini.

Santo mengaku sudah berjua­lan di depan gerbang DPR sejak tahun 1992 tanpa mengganggu ak­tifitas anggota dewan yang ter­hormat karena berjualan di ping­gir pintu gerbang yang tertutup. “Kita tidak mengganggu keluar masuk ken­daraan anggota DPR yang keluar masuk gedung,” katanya.

Malahan bila ada acara penting di DPR yang mengundang tamu negara, semua pedagang yang mangkal di depan gerbang DPR diminta libur oleh polisi. “Kalau diminta libur, ya nurut saja soal­nya kami sadar diri,” katanya.

Santo menolak anggapan bah­wa banyaknya pedagang di depan pintu gerbang DPR mengganggu pemandangan dan membuat ge­dung menjadi tidak terhormat lagi. “Kami di sini hanya mencari ma­­kan, kalau diminta pindah ha­rus dicarikan solusinya,” imbuhnya.

Pria berkaos hitam ini menga­ta­kan, berjualan makanan di ger­bang DPR tidak selalu me­ngun­tungkan, karena jarang ada pem­belinya. “Paling anggota Pamdal (Pengamanan Dalam DPR) sama orang yang kebetulan lewat sini saja. Kalau lagi mujur anggota DPR juga sekali makan di tempat ini,” katanya.

Ia menuturkan, keuntungan berjualan paling banyak Rp 50 ribu setiap harinya. “Kadang ti­dak dapat sama sekali, bila pem­beli lagi sepi,” ujarnya. Ke­un­tu­ngan besar didapat bila ada demo di gerbang DPR karena biasanya mereka pasti kehausan dan ke­la­paran, dan tidak mau jauh-jauh mencari makan.

Santo mengaku terpaksa ber­jualan di depan gedung DPR ka­rena tidak punya tempat lain. “Saya hanya ingin para anggota dewan yang terhormat mem­per­hatikan nasib kita dan jangan te­rus mengusik keberadaan para pe­dagang yang berjualan di se­ki­tar komplek DPR,” katanya. Ia berdagang hanya ingin mencari sesuap nasi untuk kelangsungan hidup keluarganya.

Selama berdagang di depan gerbang DPR, yang paling dita­kutinya hanya razia dari petugas Satpol PP yang dilakukan sebulan sekali. “Mereka biasanya lang­sung angkut gerobak beserta isi­nya tanpa ampun,” katanya,

Untuk mengambil gerobak, biasanya diharuskan mengikuti sidang dan membayar denda se­be­sar Rp 300 ribu. “Dari pada am­bil gerobak yang disita, men­dingan bikin baru lagi dengan utang dulu ke tetangga,” katanya.

Bagaimana dengan kondisi di dalam gedung DPR? Di Gedung Nusantara I DPR, tembok-tem­bok­nya bersih. Hanya papan pengumuman di sekitar lift anggota DPR terlihat tidak rapi. Pemandangan juga terganggu dengan beragam undangan dis­kusi, rapat, sampai sejumlah agen­da di seputar DPR dipasang dengan kertas beraneka ragam.

Sisa-sisa tempelan yang sebe­lumnya pun terlihat sangat kotor. Kertas-kertas liar itu dipasang sembarangan dan menyisakan kertas yang menempel karena di­lem sangat erat.

Yang paling semrawtut me­mang di area parkir. Tidak hanya di parkir mobil, pemandangan di parkiran motor juga tidak rapi. Ratusan motor diparkir di ha­laman belakang gedung DPR. Pembangunan parkir motor yang memakan dana lebih dari Rp 2 miliar ini yang dimulai per­te­nga­han 2011 belum kelar juga.

Gedung DPR memang me­nye­diakan tempat parkir teduh di bawah gedung Nusantara I dan II DPR, namun hanya diper­un­tuk­kan untuk anggota DPR.

Bau Pesing Toilet Tercium Dekat Badan Legislasi

Toilet mampet dan pesing yang sebelumnya banyak dike­luh­kan anggota DPR saat ini sudah tidak ada lagi. Proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 miliar saat ini sudah me­nun­jukkan hasilnya. Baunya wangi dan pencahayaan terang.

Untuk mengetahui kondisi toilet yang berada di lantai satu Ge­dung Nusantara 1 DPR, Rak­yat Merdeka melihat lebih dekat kedalam toilet yang berada lo­rong sebelah kanan ruang rapat Badan Legislasi DPR.

Menuju ke toilet harus mele­wati lorong selebar satu meter. Terdapat dua toilet, di sebelah kanan untuk pria dan sebelah kiri untuk wanita.

Masuk kedalam toilet tersedia pintu masuk yang terbuat dari kaca putih yang diburamkan. Cara membukanya dengan di­ge­ser. Dibelakang pintu masuk se­belah kiri tersedia ruangan se­le­bar satu meter untuk tempat wudlu. Hanya satu kran yang disediakan.

Di depan tempat wudlu, dise­diakan dua westafel yang dileng­kapi dengan cermin didepannya. Tak lupa tisu dan cairan peng­hu­lang bau tersedia di depan westafel.

Di bagian dinding toilet dilapi­si dengan batu granit warna hitam dengan pencahayaan berasal dari lampu yang diletakkan dibela­kang cermin.

Tempat kencing tersedia empat toilet berdiri dalam keadaan baik. Didepannya ditempatkan tisu gulung. Tak lupa mika juga dile­takkan dibagian depan toilet un­tuk menghindari najis.

Untuk buang air besar disedia­kan tiga toilet dengan model bilik setinggi dua meter dengan meng­gu­nakan kaca putih yang dibu­ramkan. Tiga toilet yang ada da­lam kondisi baik.

Kondisi lantai juga terlihat ber­sih karena petugas cleaning ser­vice selalu sigap mem­be­rsi­hkan lantai. Bau ruanganpun terasa wa­ngi dan tidak pesing lagi.

Marzuki Alie Diminta Rapikan Gedung DPR

Anggota Badan Kehor­ma­tan DPR, Fahri Hamzah menilai gedung-gedung megah di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, jauh dari kesan terhormat, dan hal ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Marzuki Alie untuk me­rapikan gedung DPR.

“BK sudah pernah men­dis­ku­si­kan suasana umum gedung DPR kita yang jauh dari tampak terhormat. Terlalu banyak pe­mandangan yang membuat kita langsung bisa berkesimpulan bahwa banyak yang tidak ter­urus,” katanya.

Menurut politisi PKS ini, ba­nyak pihak tak bertanggung ja­wab berpartisipasi meron­tok­kan kewibawaan gedung DPR. Seperti tempelan sembarangan, dan beberapa orang yang parkir sembarangan di depan Gedung Nusantara I DPR.

“Tempelan sembarangan, makan sembarangan, rokok sem­barangan, dagang sem­ba­ra­ngan, parkir sembarangan, dan lain-lain,” katanya.

Membutuhkan energi ekstra bagi DPR untuk mereformasi total secara kelembagaan. Un­tuk urusan rumah tangga DPR, se­penuhnya menjadi tanggung ja­wab Ketua BURT Marzuki Alie.

“Ini memerlukan pemikiran yang komprehensif dan me­merlukan manajer parlemen yang handal dan professional,” katanya.

“Pak marzuki karena seka­rang ketua DPR merangkap ketua BURT jadi seharusnya urusan rumah tangga bisa di­selesaikan cepat meski saya ti­dak setuju ketua DPR jadi ketua BURT. Tapi mumpung dipe­gang harusnya dipakai untuk me­lakukan percepatan pena­taan,” tambahnya.

BK sudah mereko­men­da­si­kan ke BURT dan pimpinan DPR. Tinggal menunggu lang­kah kongkret pengembalian wibawa gedung DPR. “Semua usulan sudah diajukan BK ke pimpinan DPR kami tinggal menunggu implementasi,” katanya.

Puntung Rokok Bertebaran di Lorong-lorong

Lantai di DPR yang sejatinya harus bersih dan membuat nyaman anggota DPR maupun tamu yang datang, nampaknya pikiran tersebut harus dibuang jauh-jauh. Pemandangan tidak sedap banyak dijumpai di lorong di ruang-ruang komisi terutama komisi III DPR.

Di tempat ini banyak dijum­pai puntung rokok yang ber­se­rakan di lantai, padahal telah disediakan tong sampah. Hal ini membuat orang tidak nyaman untuk duduk berlama-lama di ruangan yang ber-AC ini.

Petugas kebersihanpun ku­rang sigap dalam mem­be­r­sih­kan puntung rokok di lorong-lorong tersebut dan hanya ter­fokus di ruang-ruangan yang lebih besar.

Dalam tatib DPR Ban XVI pa­ragraf 5 pasal 252 tentang Tata Cara Pelaksanaan Persi­da­ngan dan rapat, berbunyi: dalam setiap rapat di gedung DPR, se­tiap orang tidak diper­ke­nan­kan untuk: a. makan, b. merokok, dan/atau c. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat telekomunikasi seluler.

Aturan tersebut diperkuat oleh Peraturan Gubernur No­mor 88 Tahun 2010 Tentang Kawasan Dilarang Merokok (TKDM) yang telah ditetapkan 6 Mei 2010. Pergub itu berisi aturan agar penanggung jawab gedung dan bangunan di Jakarta segera membongkar tempat khu­sus merokok (TKM).

Tidak cukup sampai disitu, delapan anggota Badan Kehor­matan (BK) DPR juga pernah melakukan studi banding ke Yunani dalam rangka larangan merokok di DPR.

Namun kenyataannya, semua aturan dan studi banding itu sia-sia belaka karena sampai saat ini kebiasaan buruk tersebut ma­sih banyak di jumpai di ge­dung legislatif tersebut.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Refrizal mengatakan, upaya perbaikan terhadap kesemrawutan yang ada di gedung DPR merupakan kewenangan sepenuhnya Sek­retariat Jenderal DPR.

“Nantinya Setjen yang melist kebutuhannya apa saja dan berapa biayanya kemudian di­serahkan ke BURT untuk di­bahas lebih lanjut,” katanya.

Ia mengatakan, selama ini gedung DPR memang terlihat kotor karena banyaknya putung rokok yang berserakan di lantai, padahal dalam tatib sudah ada larangan anggota DPR untuk melakukan kegiatan makan dan merokok di ruang rapat.

Untuk ia menyarankan ke­pada Setjen DPR agar me­nye­diakan ruang rokok khusus di gedung DPR agar tidak meng­ganggu anggota lainnya yang ti­dak merokok.”Yang lebih pen­ting lagi kebersihan DPR bisa te­tap terjaga,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]