Berita

ilustrasi/ist

HARGA BBM NAIK

Tegas, Hanura Tolak Kenaikan Harga BBM

KAMIS, 01 MARET 2012 | 11:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Ketua Umum DPP Partai Hanura Jenderal (purn) Wiranto kemarin petang mengumpulkan semua anggotanya yang duduk di DPR. Wiranto mengumpulkan anggotanya untuk memberikan arahan bagaimana sikap partainya terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar (BBM).

"Salah satu arahannya yaitu Fraksi segera mengambil sikap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 1/3).

Hanura menolak kebijakan pemerintah itu karena kenaikan harga BBM akan mengakibatkan berbagai harga lainnya akan ikut naik seperti kebutuhan sembilan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya. Otomatis, hal itu akan semakin menyusahkan dan menambah penderitaan masyarakat secara luas.


"(Padahal) ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas (minyak dan gas). Yaitu, renegosiasi penjualan gas ke China; efesiensi import minyak; dan management cost recovery agar dibenahi," ungkap anggota Komisi V DPR ini.

Sikap Hanura yang menolak kenaikan harga BBM ini secara otomatis juga menolak rencana pemerintah yang akan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat tidak mampu sebagai bentuk kompensasi atas kebijakan menaikkan harga BBM tersebut. Bagi Hanura, kebijakan itu justru akan membuat masyarakat malas sementara sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adalah kemudahan berusaha dan penyediaan lapangan kerja baru.

"BLT lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," tegas Saleh.

Karena itu Saleh tidak menampik tudingan banyak kalangan bahwa kebijakan pemberian BLT ini bermotif politik. Pemerintah perlu melakukan itu di tengah anjolknya citra pemerintah di tengah masyarakat. Apalagi berkaca pada pengalaman tahun lalu, dimana BLT diberikan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum. Makanya, lanjut Saleh, pemberian BLT ini wajar dikaitkan banyak kalangan bermotif politik. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya