ilustrasi
ilustrasi
RMOL. Rencana pemerintah yang akan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditolak. Kebijakan itu disebut sebagai kebijakan bodoh dan jahat.
Hal itu dikemukakan aktivis Indonesia Democracy Monitor (Indemo) Amir Husin Daulay kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 29/2). Dia menyebut kebijakan itu bodoh karena pemerintah ia nilai seperti tidak punya cara lain.
"(Pemerintah) seolah-olah mati akal. Siapapun tahu, pemberian cuma-cuma itu hanya akan mendorong rakyat menjadi bersikap konsumtif dan apatis. Padahal, salah satu tugas utama dan mulia dari Pemerintah adalah mendorong dan menumbuhkan sikap produktif dan optimistik," ujarnya.
Daulay juga menuding kebijakan pemerintah itu jahat. Karena pemberian bantuan itu hanya menjadi alat politik untuk memenangkan hati rakyat agar mendukung kelompok politiknya.
"Bahkan, bukan tidak mungkin justru digunakan sebagai ajang 'pencopetan besar-besaran' untuk meraup modal kampanye Pemilu 2014," ujarnya, yang juga bergiat di Jaringan Kerja untuk Kedaulatan Pangan ini. [zul]
Populer
Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33
Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10
Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37
Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35
Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29
Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07
Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26
UPDATE
Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12
Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09
Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08
Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04
Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58
Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57
Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38
Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33
Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33
Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31