Diapresiasi, Klarifikasi Cepat Pemerintah Aussie soal Pertemuan Parlemen untuk Papua

RMOL. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi respon cepat Pemerintah Australia melalui kedutaan besarnya di Jakarta terkait pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang dihadiri oleh beberapa orang anggota parlemen dari Partai Buruh Australia.

Respon dan penjelasan yang diberikan oleh kedutaan besar Australia merupakan langkah yang sangat baik dalam menjaga keharmonisan hubungan antara dua negara yang telah terjalin selama ini. Tindakan ini sekaligus menjelaskan posisi resmi pemerintah Australia dalam menghargai kedaulatan negara Republik Indonesia.

"Tentu kita sangat menyayangkan tindakan beberapa anggota parlemen dari partai buruh tersebut. Namun dengan penjelasan yang diberikan kedubes Australia, kita menjadi yakin bahwa pemerintah Australia tidak pernah ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mereka menyadari bahwa persoalan Papua adalah persoalan internal Indonesia yang tidak bisa dicampuri negara lain," ujar Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 29/2).

Sikap pembangkangan yang dilakukan beberapa orang anggota partai buruh itu terhadap pelaksana tugas menteri luar negeri Australia, Creig Emmerson, menurut Saleh, hanyalah manuver politik internal di Australia. Oleh karena itu, tidak elok kalau disikapi serius oleh pemerintah Indonesia. Manuver-manuver semacam ini justru harus disikapi secara arif dan bijak. Apalagi, pemerintah Australia secara terang-terangan telah menyatakan sikapnya terhadap pertemuan tersebut.

"Selama ini, Indonesia dan Australia telah memiliki hubungan yang sangat baik. Kedua negara ini memiliki posisi yang strategis dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Karena itu, sangat tidak baik jika hubungan tersebut rusak hanya karena ulah dua atau tiga orang anggota parlemen Australia," tambah Saleh.

Namun demikian, Saleh menghimbau agar pemerintah Australia berusaha untuk memberikan teguran keras kepada beberapa orang anggota parlemen tersebut. Bagaimanapun juga, tindakan mereka jelas-jelas sangat merugikan kepentingan kedua negara. Karena bagaimana pun juga, bila kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilakukan, lama-lama akan tetap menimbulkan prasangka tidak baik bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

"Saya tidak mengetahui secara luas sistem politik di Australia. Tetapi, menurut saya, pasti ada mekanisme pemberian teguran dan sanksi bagi anggota parlemen yang dinilai merugikan kepentingan negara Australia. Seperti di Indonesia, kita mempunyai Badan Kehormatan DPR, kemungkinan Australia juga memiliki lembaga yang sejenis. Lembaga seperti inilah yang paling tepat menegur dan memberi sanksi kepada beberapa orang anggota parlemen dari partai buruh itu," demikian Saleh, jebolan Colorado State University Amerika Serikat yang juga dosen FISIP UIN Jakarta ini. [zul]