DPR Desak BPK Audit PT Pelni

RMOL. DPR akan melakukan rapat khusus untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan korupsi besar-besaran yang sudah berjalan bertahun-tahun di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Selain itu, DPR juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) megaudit PT Pelni untuk tujuan tertentu seperti dalam kasus Century.

"Meneg BUMN Dahlan Iskan segera melakukan menyegaran di jajaran direksi dan manajemen PT Pelni. Pasalnya, kinerja perusahaan tersebut terus merugi, padahal pemerintah setiap tahun selalu memberikan dana PSO (public service obligation) ke BUMN tersebut," kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Ferrari Romawi, (Selasa, 28/2).

Menurut Ferrari, perlu ada terobosan agar kinerja di PT Pelni lebih baik dari yang ada sekarang. Hal ini penting agar BUMN ini mampu menciptakan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Sebagai BUMN, lanjut Ferari, keberadaan PT Pelni sangat dibutuhkan masyarakat dalam masalah jasa transportasi dan pelu ada perubahan yang mendasar agar perusahaan itu tidak terus merugi. Apalagi pemerintah menaruh perhatian besar agar PT Pelni mampu meningkatkan kinerjanya.

"Yang penting, kinerja PT Pelni perlu terus ditingkatkan agar terjadi kesinambungan. Terkait soal pergantian direksi PT Pelni, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Meneg BUMN," kata Ferari.

Sedangkan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Iskandar D Syaichu, juga mendukung perlunya penyegaran di jajaran direksi BUMN, termasuk mengaudit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

"Saya kira penyegaran itu penting agar kinerja dan manajemen perusahaan bisa sehat dan memberikan kontribusi langsung kepada negara dan masyarakat. Kalau ada BUMN yang dirasakan kurang sehat, perlu dilakukan revitalisasi manajemen," jelas Syaichu.
 
Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Marzuki Daud. Marzuki meminta PT Pelni segera mengaudit melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu agar publik bisa mengetahui secara transparan kinerja BUMN tersebut.

"Sebagai komisi yang membidangi masalah perindustrian, perdagangan dan BUMN sudah seharusnya PT Pelni segera melakukan audit kinerja, apalagi tugas DPR kan melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN. Kalau kinerja keuangan PT Pelni dianggap terus merugi, pasti ada yang tidak beres dan terjadi mismanajemen. Padahal, dana PSO yang diberikan untuk 2012 ini sebesar Rp 900 miliar dan itu harus dipertanggung jawabkan," papar Marzuki.

Seperti diketahui, PT Pelni memproyeksikan pendapatan usaha pada 2012 sekitar Rp 2,62 triliun atau naik 6,50 persen dibanding target 2011 sekitar Rp 2,46 triliun. Persoalannya, bagaimana mungkin PT Pelni bisa mencapai pendapat usaha sebesar itu karena kinerja BUMN tersebut hingga kini dianggap terus merugi, belum lagi ada persoalan hukum pada perusahaan tersebut. [ysa]