Kebijakan Zalim, Buruh dan Pekerja Tolak Kenaikan Harga BBM

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ditolak oleh kelompok buruh dan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kami menolak rencana pemerintah menaikkan BBM, karena hal itu akan berdampak pada kehidupan para pekerja," katanya di Jakarta, hari ini (Senin, 27/2).

Menurutnya, saat ini pekerja memiliki upah yang sangat minim untuk memenuhi kebutuhannya.

"Naiknya BBM merupakan kezaliman, karena kebijakan itu secara otomatis akan meningkatkan biaya hidup pekerja," ujarnya.

Andi memprediksi kebijakan pemerintah itu akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan.

"Saat ini pekerja hanya memiliki upah yang jauh dari layak, karena perusahaan hanya mampu memberikan sesuai dengan UMP/ UMR. Bukannya tidak mungkin PHK akan bermunculan menyusul kenaikan BBM," jelasnya.

Dia menilai, kebijakan pemerintah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) bukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) saja sudah dianggap zalim oleh pekerja. Apa lagi menaikkan BBM di tengah kondisi pekerja yang morat marit dengan upah kerjanya.

"Kezaliman pemerintah tidak bisa dibiarkan, karena selama ini pekerja selalu diinjak pengusaha dan pemerintah," katan Andi.

Andi mengungkapkan rencananya kelompok buruh seperti KSPSI, KSPI dan SBSI akan melakukan pertemuan untuk membicarakan rencana kebijakan pemerintah menaikkan BBM tersebut.

"Kebijakan pemerintah sudah tidak pro pekerja bahkan rakyat. Maka harus kita lawan," tegasnya. [zul]