Halo Pak, Ini Saya Sudah Bawa, Ok Saya Ke Sana...

RMOL. Ini cara Ketua DPR Marzuki Alie memberantas praktik calo anggaran: membongkar coffee shop yang ada di lingkungan gedung parlemen. Kedai kopi itu dianggap menjadi kongkow para mafia anggaran.

“Pihak kafe sudah dipanggil dan nanti akan ditutup. Karena di sana tempat duduk calo, makanya lebih baik kami bongkar. Pim­pinan punya wewenang untuk itu dan dalam waktu dekat akan di­bongkar,” ujar Marzuki.

Penutupan coffee shop ini usul dari Badan Kehormatan (BK). Pra­kosa, ketua BK DPR menga­kuinya. Tapi, menurut dia, penu­tupan ini tak terkait dengan upaya memberantas praktik calo ang­ga­ran. Melainkan untuk mem­ber­sihkan lingkungan DPR.

“Harusnya untuk nongkrong jangan di situ tempatnya. Karena di situ banyak orang minum, me­rokok yang akan dilihat oleh si­apa yang lewat, termasuk tamu Dewan,” jelasnya.

Kata Prakosa, di parlemen ne­gara lain tidak ada tempat nong­krong yang letaknya bisa dilihat siapa pun.

“Makin lama terlihat makin ti­dak sehat. Apalagi ada kabar ti­dak baik dari kegiatan yang ada disitu,” tegasnya.

Coffee shop yang dipersoalkan Marzuki dan Prakosa terletak di depan gedung Nusantara II. Rak­yat Merdeka pun menyambangi ke­dai kopi bernama Bengawan Solo, kemarin.

Tidak ada tanda-tanda cafe ini akan ditutup. Semua kursi dan meja masih tetap berada di tem­patnya. Begitu juga perabotan untuk meracik makanan maupun minuman. Bahkan, cafe ini ma­sih beroperasi seperti biasanya.

Hanya saja, pengunjung yang datang ke sini tidak terlalu ramai. Maklum setiap Jumat tidak ada agenda rapat  komisi-komisi DPR dengan mitra kerja. Biasanya, hari itu digunakan fraksi-fraksi untuk menggelar rapat internal.

Seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun berjalan santai memasuki coffee shop Bengawan Solo. Setelah memesan mi­nu­man, wanita ini memilih duduk di bangku yang berada di luar, de­kat tangga yang menuju arah Gedung Nusantara I.

Tangan wanita bermata sipit dan berkulit putih ini memegang beberapa map plastik yang me­nyimpan berkas. Tas warna ungu miliknya diletakkan pada kursi di sebelah tempat dia duduk.

Sambil menunggu pesanan datang, wanita yang mengenakan baju blazer coklat dan rok pan­jang hitam ini membuka berkas yang dibawa. Sesekali tangannya mengutak-atik BlackBerry. Dari gerakan jari tangannya, wanita ini sepertinya sedang sedang mem­balas pesan pendek (sms) atau BlackBerry Messeger (BBM).

Sekitar 15 menit berada disitu, BlackBerry-nya menerima pang­gilan masuk. “Iya Pak, saya su­dah bawa. Oke. Saya ke sana se­karang, kebetulan ini lagi di ba­wah,” katanya.

Tanpa menunggu lama, wa­nita ini segera merapikan ba­rang-ba­rang bawaannya dan ber­gegas pergi. “Saya cuma tamu di­sini dan ada perlu saja,” je­las­nya saat dikonfirmasi ked­a­tan­gan­nya ke DPR.

Tak lama berselang, seorang pria bertubuh tambun menem­pati tempat duduk yang di­ting­gal­kan wanita tadi. Pria yang dari para­s­nya terlihat  berasal dari timur Indonesia ini tidak mem­bawa berkas.

Sambil menyalakan rokok fil­ter yang diambil dari saku baju­nya, pria ini kemudian meng­e­luarkan iPad dari tas kecil yang dibawanya. Selama duduk, lelaki berpakaian rapi ini terus me­mainkan komputer tablet mi­liknya tanpa memesan minum maupun makanan.

“Saya mau nyantai saja. Ke­betulan sedang menunggu orang, makanya saya disini,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mau ketemu anggota DPR? “Tidak semua yang ke sini itu ingin ketemu anggota dewan. Di sini kan ada banyak orang, mulai dari anggota Dewan, staf, karya­wan DPR sampai wartawan,” katanya sambil tertawa.

Setengah jam kemudian pria ini pergi setelah pesan singkat di handphone-nya. Ia melangkah ke gedung Nusantara I, tempat ang­gota DPR berkantor.

Agus, supervisor di Bengawan Solo mengatakan, setiap Jumat memang sepi pengunjung. “Saya dengar kalau hari Jumat memang jarang anggota Dewan yang da­tang ke kantor karena memang tidak ada rapat,” katanya saat ber­bincang dengan Rakyat Merdeka.

Namun pada hari kerja biasa, kata Agus, pengunjung lumayan ramai. Apalagi kalau di DPR se­dang ada acara yang bisa me­nyedot banyak tamu untuk da­tang. Tentu pengunjung coffee shop ini jauh lebih ramai lagi.

Berapa omsetnya? Agus tak tahu. Kata dia, yang tahu bagian manajemen dan administrasi. Di sini dia bertugas bertugas me­nga­wasi kinerja tiga orang pegawai coffee shop.

“Itu bukan wewenang saya untuk menjawab. Dan saya juga tidak tahu karena memang tidak diberikan kewenangan untuk mengkalkulasi pendapatan per bulannya,” jelasnya.

Agus menjelaskan coffee shop Bengawan Solo adalah bisnis wa­ralaba (franchise). Ia yakin mem­buka kedai di lingkungan DPR menguntungkan. “Kalau sepi mungkin tidak lama ber­ope­rasi lagi,” tuturnya.

Pemiliknya Anggota DPR Dari Partai Demokrat

Ternyata coffee shop Benga­wan Solo yang terletak di Nu­san­tara II DPR yang  akan dibongkar adalah milik anggota Dewan.

Hal ini dibeberkan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul. “Kafe Bengawan Solo memang milik salah satu kader kami di Fraksi Demokrat. Teman kami itu punya franchise dan dia menyewa tempat ini,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Siapa dia? Kata Ruhut, rekan partainya selaku pemilik Be­ngawan Solo itu bernama Albert Ya­putra yang duduk sebagai anggota Komisi VII. Albert juga tercatat sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Kali­mantan Barat.

“Kalau benar sekarang ada rekomendasi Badan Kehormatan DPR dan disetujui oleh pimpinan untuk menutup warkop tersebut. Tentunya kami sangat patuh de­ngan semua yang punya kewe­nangan. Tapi nanti saya akan te­mui dia dulu,” kata Ruhut.

Albert Yaputra tak bisa dihu­bungi. Teleponnya tidak angkat. Pesan singkat yang dikirim Rak­yat Merdeka tak dibalas.

Bantahan mengenai Albert se­bagai pemilik kedai ini datang dari Marta, Kepala Personalia Be­ngawan Solo di DPR. Kata dia, pe­miliknya bukan anggota De­wan melainkan pengusaha murni.

“Ini punya pengusaha yang sudah sejak lama merintis usaha seperti ini,” tegasnya.

“Kalau ada anggota juga yang bilang ini milik anggota DPR, itu saya tidak tahu. Sepanjang yang saya tahu, pemilik sama sekali bu­kan orang yang berasal dari partai politik,” tegas lagi.

Marta juga heran dengan sikap pimpinan dewan yang meng­kaitkan keberadaan kafe dengan masalah politik. Padahal, kafe tempatnya bekerja tersebut m­e­nyewa ruangan di Nusantara II murni kepentingan bisnis.

“Agak lucu saja, kalau kafe kok dikaitkan dengan masalah politik. Saya saja yang sudah lama disini, ti­dak pernah ikut masalah politik ka­rena sibuk bekerja,” ungkapnya.

Karena itu, Marta menganggap keputusan DPR tersebut sangat tidak fair dengan menyalahkan lokasi usahanya. Padahal, sam­bungnya, pegawai hanya me­la­ya­ni setiap konsumen yang me­me­san dan tidak berhak memp­er­ta­ny­akan identitas konsumen.

“Sangat tidak fair, apa iya tem­pat yang disalahkan. Kami hanya melayani, lebih dari itu tidak. Bu­kan kapasitas kami mena­ny­a­kan identitas konsumen kita, karena ini tempat umum,” ujarnya.

“Kami Di Sini Bayar Sewa”

Pimpinan DPR memutuskan membongkar coffee shop di gedung Nusantara II yang di­anggap sebagai tempat kong­kow calo anggaran. Namun be­lum ada pemberitahuan ke­pada pengelola kedai itu.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan pembong­karan itu bukan berarti kedai kopi tak bo­leh beroperasi di ling­kungan par­lemen. Tapi ha­nya untuk me­relokasi dari tem­patnya sekarang.

“Sudah kita putuskan (untuk dibongkar). Pimpinan dewan sudah menyepakati hal ini. Dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan,” kata Anis Matta.

Direlokasi ke mana? Menurut Anis, itu tergantung  kesepatan antara pihak DPR dengan pe­ngelola coffee shop.

“Nanti bisa dipindah atau bagaimana, tapi tak boleh di tempat terbuka, apa­lagi di jalan seperti itu,” kata Sekjen Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) ini.

Agus, supervisor coffee shop Be­ngawan Solo-yang ditu­ding cari tempat calo ang­ga­ran-me­ngaku tak tahu atas ren­cana pem­bongkaran terse­but. Pihak­nya belum mendapat pemb­e­ritahuan tertulis maupun lisan dari DPR mengenai rencana itu.

“Saya justru baru mendengar hari ini (kemarin-red) dari teman-teman wartawan yang mengatakan kalau Bengawan Solo mau dibongkar,” katanya saat berbincang kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Lantaran belum ada pembe­ritahuan, pihaknya tetap mem­buka coffee shop seperti biasa.  Sebab, Bengawan Solo tidak gra­tis membuka kedai di ling­kungan DPR.

“Kami bayar berdasarkan ke­tentuan peraturan yang ada di­sini. Tapi berapa besar sewanya, saya tidak tahu,” tegasnya.

Apakah pemilik coffee shop sudah diberitahu pihak DPR? Menurut Agus, kalaupun pihak DPR sudah berkomunikasi de­ngan pemilik tentu akan dite­ruskan kepada para pegawai. “Tapi saya belum dikasih tahu sampai sekarang,” katanya

Kepala Personalia Bangawan Solo cabang DPR, Marta me­nyatakan siap direlokasi dari DPR. Menurut dia, Bengawan Solo yang sudah tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia dan sudah memiliki pangsa pasar tersendiri.

“Kalau pun mau dibongkar dan dipindah, kami tidak kha­watir akan kehilangan pelang­gan. Jadi kami siap saja, nama­nya juga kami menyewa tempat disini. Kalau sekarang tidak bisa ditempati dan mau dipin­dah kami terima,” jelasnya.

Mengenai tudingan  pim­pinan dan Badan Kehormatan DPR bahwa kedai ini tempat kongkow calo anggaran, menu­rut Marta, itu di luar tanggung jawabnya. Selaku pedagang, pihaknya tak memikirkan siapa saja pengunjung kedai ini.

“Pembeli itu adalah raja. Kami tidak berhak untuk berta­nya dia siapa dan apa kepen­tingannya. Tugas kami tentu hanya memberikan pelayanan yang maksimal pada pembeli,” tegasnya.

Marta tidak menampik ba­nyak tamu yang datang kerap melanggar aturan saat berada di kedai. Kata dia, Bengawan Solo melarang bagi pengunjung me­rokok di dalam cafe maupun tempat yang berada di pinggir jalan. Tempat untuk merokok disediakan di bagian luar yang menghadap tempat parkir.

“Tapi namanya pengunjung, tetap saja nakal meskipun sudah kami tegur. Daripada pengun­jung marah, lebih baik kami diam saja. Yang penting kami su­­dah beritahu,” jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]