Dikecam, Kebijakan BLT Pemerintah sebagai Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Harga bahan bakar minyak tidak bisa dihindarkan, memang harus dinaikkan. Tapi, yang menjadi perhatian selanjutnya adalah mau dikemanakan dana hasil penghematan dari kebijakan kenaikan harga BBM itu.

"Karena (kenaikan) harga BBM ini pasti menghasilkan pengematan," ungkap pengamat ekonomi-politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 24/2).

Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle ini mengusulkan agar hasil penghematan itu diinvestasikan untuk perbaikan infrastruktur angkutan umum, seperti jalan dan pengadaan bus-bus yang layak, di perkotaan maupun di pedesaan.

"Jadi kalau misalnya uang (hasil penghematan) itu dihambur-hamburkan, tidak jelas pertanggungjawabannya, itu akan gawat. Karena selama ini uang hasil penghematan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang dibuat BLT, tapi untuk pemenangan Pemilu," katanya mengingatkan.

Meski begitu, bukan berarti mantan aktivis ITB Bandung ini tidak sepakat dengan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Tapi, BLT itu tidak dikaitkan dengan pencabutan subsidi atau kenaikan harga BBM. Tapi harus dilakukan setiap saat secara terus menerus.

"Sehingga orang tidak mengkaitkan itu dengan Pemilu. Artinya, kalau dia (pemerintah) membagikan Rp300 ribu per tahun, dibagikan Rp50 per kepala tiap bulan sepanjang periode pemerintahan. Artinya orang tidak melihat itu sebagai money politics," imbuh Syahganda.

Pemerintah sendiri berencana akan memberikan bantuan kepada masyarakat akibat dari kenaikan harga BBM itu. Akan rencana pemerintah itu, Syahganda menolak.

"Itu bahaya. Kalau dikasih dekat-dekat Pemilu, itu kita kecam. Kalau saya tetap usul dibangun infrastruktur. Bagaimana warga naik bis dan kereta api nyaman dan ongkos tidak naik," tandasnya. [zul]