Berita

ilustrasi/ist

Kabiro Hukum dan HAM Demokrat: Boikot Media Bertendensi Politik!

SABTU, 18 FEBRUARI 2012 | 00:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Seluruh kader partai Demokrat, terutama elitnya, diserukan untuk memboikot media masa yang mengadu domba internal partai Demokrat dan selalu mendeskreditkan nama SBY dan partai Demokrat melalui pemberitaan yang mereka buat. Sementara di lain hal, mereka tidak memberitakan keberhasilan SBY dan Partai Demokrat.

"Bukan sekali atau dua kali Demokrat diadu-domba di depan publik oleh media. Ini saatnya seluruh kader Partai Demokrat melakukan boikot terhadap media yang terindikasi punya tendensi politik dalam menghancurkan partai Demokrat," ujar Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat, Jemmy Setiawan kepada Rakyat Merdeka Online Jumat malam (17/2).

"Seruan ini baik hendaknya disadari oleh keluarga besar partai Demokrat maupun kelompok-kelompok yang ada di barisan SBY," sambung dia.


Pemboikotan, kata Jemmy, setidaknya dilakukan dengan menolak wawancara ataupun dijadikan sebagai narasumber oleh media yang terindikasi punya kepentingan politik tersebut.

"Ini adalah bentuk perlawanan terhadap media yang tidak berimbang dalam memberikan porsi pemberitaan, atau bahkan timpang menyampaikan informasi," kata dia lagi.
 
Untuk itu, seru Jemmy, seluruh intrumen partai demokrat harus segera sadar akan gendang yang dimainkan oleh lawan-lawan yang ada. Sedapat mungkin, seru dia lagi, setiap kader harus menghindari menjadi oknum narsis yang selalu nongol di media, padahal hal itu bagian dari jebakan-jebakan politik.

"Mari kembali bekerja memperkokoh kerja partai ke dalam dan mengawal pemerintahan SBY sampai 2014 dengan gemilang. Masih bayak media dan instrumen corong pemberitaan yang independen dalam mengedepankan informasi yang berbasis fakta atau berimbang dalam penyampaian informasi. Bukan menggiring opini dalam kepentingan tertentu," tandasnya. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya