Berita

ist

Mengganti SBY di 2012 Jauh Lebih Murah daripada Menunggu 2014!

SABTU, 11 FEBRUARI 2012 | 19:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ongkos mengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2012 lebih murah jika dibandingkan dengan ongkos yang harus dibayar kalau menunggu masa jabatannya habis pada 2014 nanti.

Koordinator Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) Mustar Bona Ventura mengatakan, biaya yang dikeluarkan negara jika Yudhoyono diganti tahun ini, mulai dari pembentukan pemerintahan transisi yang bekerja selama 6 bulan hingga pelaksanaan pemilu di luar biaya rutin APBN tidak akan menghabiskan lebih dari Rp 12 triliun. Itu dengan perbandingan biaya pemilu transisi diasumsikan membengkak 3 kali lipat dari biaya pemilu tahun 2004 yang menghabiskan Rp 4 triliun.

Berdasarkan perhitungan itu, kata dia, maka biaya transisi Indonesia hanya sebesar 2 persen dari total hutang luar negeri yang dibuat Yudhoono sejak 2007 hingga 2012 yang mencapai Rp 600 triliun.


"Jika diprediksikan hingga tahun 2014 hutang luar negeri membengkak menjadi Rp 2.400 triliun atau bertambah sekitar Rp 1.000 triliun dari tahun 2007, maka persentase biaya transisi Indonesia jika SBY diganti hari ini hanya sebesar 1,2 persen dari prediksi kerugian negara akibat hutang luar negeri yang dibuat SBY dari 2007 hingga 2014," beber Mustar kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 11/2).

Mustar menambahkan, jika melihat trend korupsi terkini yang dilakukan partai politik,  seperti Partai Demokrat yang tersangka pelakunya adalah Bendahara Umum (M Nazaruddin), Wakil Sekjen DPP Demokrat (Angelina Sondakh), serta Ketua Umumnya yang menjadi terduga korupsi, maka  mengganti Yudhoyono sekarang adalah pilihan paling mungkin untuk menyelamatkan ratusan hingga ribuan triliun uang rakyat.

"Jadi, membiarkan SBY hingga 2014 sama saja artinya membiarkan hutang luar negeri membengkak tanpa kendali dan memberikan kesempatan 2,5 tahun lagi partai penguasa mengkorupsi puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun rupiah lagi," tandasnya.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya