Berita

ilustrasi/ist

Demo dengan Beha Melecehkan Martabat Perempuan

SELASA, 24 JANUARI 2012 | 16:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan tak setuju penggunaan Beha sebagai perangkat dalam berunjuk rasa.

"Penggunaan Beha dan pakaian dalam perempuan lainnya sebagai perangkat aksi merupakan bentuk pelecehan dan merendahkan martabat perempuan," kata Ketua Badan Pelaksana LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie dalam keterangan resminya kepada redaksi (Selasa, 24/1).

Sudah berkali-kali masyarakat menggunakan Beha atau pakaian dalam perempuan lainnya sebagai simbol ketidakmampuan pejabat publik dalam memenuhi tuntutannya. Hari ini misalnya, warga Tanah Merah, Jakarta melakukan aksi dengan menggunakan Beha sebagai perangkat aksinya di Gedung Kementerian Dalam Negeri.


Warga Tanah Merah menuntut dibuatkan KTP resmi. Mereka menggunakan sekitar 100 Beha sebagai perangkat aksi dengan menggantungkannya di gerbang pagar. Oleh warga, Beha-Beha tersebut dianggap sebagai simbol ketidakbecusan Mendagri mengurus bawahannya. Warga Tanah tinggi juga menganggap Gamawan Fauzi sebagai banci sehingga pantas disimbolkan dengan Beha.

Sebelumnya, puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswi Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi yang sama. Di depan Istana Negara, Jakarta, pertengahan September lalu, mereka mendesak SBY agar segera mencopot Muhaimin, yang juga bekas Ketua Umum PMII dengan menggunakan Beha sebagai perangkat aksi.

"LBH Keadilan mengajak masyarakat yang melakukan aksi agar menggunakan perangkat yang jauh lebih bermartabat. Masih banyak perangkat aksi dan cara-cara lain yang lebih bermartabat," kata Abdul Hamim.

"LBH Keadilan mendukung warga Tanah Merah dalam menuntut hak-haknya. Namun tentunya dengan menggunakan perangkat-perangkat aksi dan cara-cara yang tidak merendahkan perempuan," tandasnya. [dem]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya