Berita

dahlan iskan/ist

Audit Dulu Kinerja Anak Buah, Baru Dahlan Iskan Boleh IPO BUMN

JUMAT, 13 JANUARI 2012 | 21:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ada 141 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diprivatisasi dalam waktu dekat. Diantara BUMN itu adalah PT Semen Baturaja, Perum Pegadaian dan PT Waskita Karya. Ketiganya sudah didaftarkan Kementerian BUMN ke Komite Kebijakan Privatisasi.

Sementara itu, ada 3 BUMN lainnya yang sudah disiapkan Pemerintah untuk di-IPO-kan (go public atau penawaran umum - red.) yakni: PT Krakatau Wajatama (anak perusahaan PT KS); PT Pertamina Hulu Energi (anak perusahaan PT Pertamina) dan PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN). Namun begitu, sebelum lebih jauh melakukan privatisasi, Kementerian BUMN harus melakukan audit kinerja terhadap bawahannya, khususnya di bidang privatisasi.

"Sebab, diduga sejak tahun 2004 saat IPO mulai pertama kali diprogramkan, bidang privatisasi sangat dominan mempengaruhi akhir dari IPO itu sendiri," kata Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus dalam keterangan pers yang diterima Rakyat Merdeka Online, Jumat (13/1).


Iskandar kemudian menyebut tiga orang yang kerap menjadi mafia dalam program privatisasi BUMN. Ketiganya bisa mengubah kebijakan terkait IPO. Walaupun IPO sudah ditentukan oleh Kementerian, namun ternyata mereka bertiga bisa menentukan lain dari yang ditentukan Kementerian.

"Mereka adalah MY, PD dan DT," tegas Iskandar.

Oleh karenanya, untuk menghindarkan semakin banyak kerugian Negara dan menimbulkan dampak negatif pasar kepada kinerja Pemerintah, maka kami mendesak agar Menteri BUMN Dahlan Iskan terlebih dahulu menuntaskan permainan kotor anak buahnya dibidang privatisasi Kementeriannya sebelum dia mengurusi IPO BUMN.[dem]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya