PKS: Pemerintah Jangan Sembrono

RMOL. Pernyataan pemerintah yang mengaku telah siap dengan mekanisme konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai sikap yang terburu-buru dan tidak melalui perencanaan yang matang. Itu sangat reaktif dan sebaiknya pemerintah memulai dengan menyiapkan blueprint energy.

Demikian disampaikan Anggota Komisi Energi Nasional DPR RI, Mardani, di Jakarta (Jumat, 13/1). Hal itu disampaikan Mardani sebagai tanggapan atas pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa bahwa pemerintah telah siap dengan pelaksanaan konversi BBM ke BBG, bahkan telah menyiapkan anggarannya untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur lainnya.

DPR sendiri, kata Mardani, meragukan kesiapan pemerintah karena konversi terkesan dilakukan mendadak dan terburu-buru. Apalagi dalam pembahasan RAPBN 2012 beberapa waktu yang lalu, isu perubahan kebijakan energi dari BBM ke BBG
tidak menjadi fokus pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI, sehingga bagaimana mungkin tiba-tiba pemerintah menyatakan kesiapannya dengan kebijakan ini dan dengan anggarannya.

tidak menjadi fokus pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI, sehingga bagaimana mungkin tiba-tiba pemerintah menyatakan kesiapannya dengan kebijakan ini dan dengan anggarannya.

"Pemerintah sepertinya panik dan tidak memiliki solusi yang sistematis untuk mengatasi terjadinya overquota BBM subsisdi yang terjadi setiap tahun. Apalagi saat ini desakan masyarakat sangat besar agar pemerintah segera menata masalah kebijakan energi ini. Karenanya siapkanlah secara matang dan melibatkan semua stakeholder termasuk DPR RI, pemerintah jangan bertindak sembrono," katanya.

"Kita (DPR) siap dan punya waktu yang cukup kok untuk membahas kebijakan
ini ke depan. Penyesuaian anggaran untuk melaksanakan kebijakan ini bisa
kita lakukan pada pembahasan APBN Perubahan 2012 nantinya. Yang kami
inginkan adalah menyiapkan kebijakan ini secara matang dan berpihak pada
kesejahteraan rakyat," tambah anggota DPR RI yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta ini. [dem]