Amrun Daulay Cuma Kena 17 Bulan Penjara

RMOL.Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin menjatuhkan hukuman 17 bulan penjara kepada bekas Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Amrun Daulay dalam kasus pengadaan mesin jahit dan sapi yang merugikan negara sekitar Rp 15 miliar.

Majelis hakim memvonis, Amrun yang kini anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai De­mokrat itu, terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mesin jahit merek JITU dan sapi asal Aus­tralia jenis steer brahman cross di Kemensos pada 2004.

“Majelis menjatuhkan pidana selama satu tahun lima bulan dan denda Rp 50 juta subsider 3 bu­lan dikurangi masa tahanan,” kata Ketua Majelis Hakim Mien Tris­nawati ketika membacakan vo­nis di Pengadilan Tipikor, Ja­lan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut majelis hakim, Am­run terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan me­nya­lahgunakan wewenang, sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam pengadaan me­sin jahit dan sapi untuk bantuan sosial itu.

Hukuman untuk Amrun itu, lebih ringan dari tuntutan jaksa pe­nuntut umum (JPU). JPU KPK menuntut Amrun 2,5 ta­hun pen­jara dan membayar den­da Rp 100 juta.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim, Amrun secara sah dan meyakinkan melakukan tin­dak pidana korupsi bersama-sama terdakwa lain, dan me­langgar Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 65 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Ketika menjabat sebagai Di­rektur Jenderal Bantuan dan Ja­minan Sosial tahun 2003-2006, Amrun menyalahgunakan kewe­na­ngannnya dengan melakukan penunjukan langsung, saat mela­kukan pengadaan barang dan jasa. Persisnya, dia melakukan pe­nunjukan langsung terhadap PT Ladang Sutera Indonesia (La­sindo) pimpinan Musfar Aziz da­lam pengadaan mesin jahit.

Dalam putusan majelis dijel­as­kan, Amrun terbukti merumuskan dan menentukan standarisasi tek­nik setelah mendapatkan arahan Menteri Sosial Bachtiar Cham­syah. “Hal itu dibuktikan dengan surat Bachtiar Chamsyah tanggal 7 April 2004 yang meng-ACC penunjukan langsung tersebut, maka terdakwa melakukan MOU dengan PT Lasindo.”

Sedangkan pada pengadaan sapi dari Australia, Amrun me­nunjuk langsung PT Atmadhira Karya milik Iken Nasution (almarhum) sebagai perusahaan rekanan. “Negara telah dirugikan Rp 1,966 miliar pada pengadaan sapi dari Australia, sehingga unsur kerugian negara telah ter­pe­­nuhi. Terdakwa sudah meng­gu­­na­kan jabatannya untuk mela­ku­kan tindak pidana korupsi,” sam­bung anggota majelis hakim Tati Hadianti.

Hal yang memberatkan Am­run, dia menindaklanjuti arahan Bachtiar Chamsyah untuk penun­jukan langsung, sehingga berlaku tidak profesional dan membuat persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan di Departemen Sosial. Hal yang meringankan, Amrun berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

Amrun menyatakan pasrah atas pu­tusan hakim yang meng­hu­kum­nya 17 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan ku­rungan. “Saya pasrahkan saja ke­pada Allah,” katanya, seusai me­nyimak putusan majelis hakim itu.

Amrun tidak buru-buru menya­ta­kan banding, namun akan me­mi­kirkan terlebih dahulu putusan majelis hakim tersebut. “Saya diberi kesempatan untuk pikir-pikir selama seminggu, dan itu akan saya pergunakan dengan baik,” ujarnya.

Hal yang sama juga disam­pai­kan JPU Supardi dan kawan-ka­wan. Mereka akan memikirkan ter­lebih dahulu putusan majels ha­kim, sebelum menyatakan ban­ding atau tidak. “Kami juga akan pi­kir-pikir selama tujuh hari, se­perti yang di­lakukan terdakwa,” katanya da­lam persidangan.

Bekas Mensos Dihukum 20 Bulan Penjara

Sebelum bekas Dirjen Ban­tuan dan Jaminan Sosial Amrun Daulay dijatuhi hukuman 17 bu­lan penjara, bekas Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sudah lebih dahulu divonis terlibat perkara korupsi pengadaan sarung, mesin jahit dan sapi impor untuk ban­tuan sosial.

Pada 22 Mei 2011, Majelis Ha­kim Pengadilan Tindak Pidana Ko­rupsi (Tipikor), Jakarta, men­jatuhkan hukum satu tahun dela­pan bulan atau 20 bulan penjara kepada Bachtiar Chamsyah.

Menurut majelis hakim, Bach­tiar terbukti telah memerintahkan kuasa pengguna anggaran dan pimpinan bagian proyek di Ke­men­sos untuk memenangkan pi­hak tertentu sebagai pelaksana pro­yek pengadaan.

Salah satunya pengadaan me­sin jahit merek JITU pada tahun 2004 hingga 2006. PT Ladang Sutera Indonesia ditetapkan se­ba­gai rekanan dengan penunjukan langsung. Musfar Azis selaku Di­rektur Utama PT Ladang Sutera di­duga melakukan pengge­lem­bungan harga pada pengadaan tersebut.

Sedangkan PT Atmadhira Kar­ya milik mendiang Iken Nasu­tion, diduga melakukan peng­ge­lem­bungan harga pada penga­da­an sapi impor.

Bachtiar yang menjadi Menteri Sosial periode 2001-2004 dan 2004-2009, terjerat tiga perkara se­kaligus, yakni pengadaan me­sin jahit, sapi impor dan sarung untuk bantuan sosial. Dugaan kerugian negara dalam tiga kasus itu sebesar Rp 36 miliar.

Sedangkan Amrun, hanya ter­bukti terlibat dua kasus korupsi, yakni pengadaan mesin jahit dan sapi impor dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 15 miliar. Bach­tiar mulai ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai ter­sangka di Lembaga Pema­sya­ra­katan Cipinang, Jakarta Timur pada 4 Agustus 2010.

Pada salah satu kesempatan seusai diperiksa penyidik di Ge­dung KPK, Jakarta, Bachtiar me­nyatakan, yang  bertanggung jawab secara teknis dalam pe­nga­daan itu adalah anak buahnya.

“Waktu itu saya sebagai men­teri. Menteri hanya mengurus kebi­jakan. Menteri tidak tahu soal teknis. Urusan teknis itu, ya uru­sannya direktorat,” ujar politisi PPP ini.

Bachtiar bersikukuh bahwa dia tidak bersalah dalam kasus pe­nga­daan mesin jahit, sapi dan sarung tersebut. “Kan ada eselon satu, dua, tiga. Ah, kalian tahulah siapa orangnya. Masa wartawan tak tahu. Ya tentu Dirjen saya, namanya Amrun, Direktur saya, namanya Mulyono. Mantapkan,” bebernya.

Seiring waktu, bekas anak buah Bachtiar, Amrun Daulay ditetapkan KPK sebagai ter­sangka. Hingga akhirnya, Amrun yang kemudian menjadi anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu, menjalani per­si­da­ngan di Pengadilan Tipikor, Ja­karta, sebagai terdakwa.

Kemudian, Amrun divonis ma­jelis hakim terbukti terlibat per­kara korupsi pengadaan mesin ja­hit dan sapi impor.

Calon Koruptor Tidak Takut

Syarifuddin Sudding, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding meng­har­gai putusan Majelis Hakim Pe­ngadilan Tipikor, Jakarta, ter­hadap bekas Dirjen Bantuan Ja­minan Sosial Kementerian So­sial Amrun Daulay.  

Sebagai institusi yang me­meriksa dan mengadili ter­dak­wa, lanjut Syarifuddin, majelis hakim tentu mesti melalui pe­r­tim­bangan matang sebelum mengeluarkan putusan.

“Hakim tentu memiliki per­timbangan da­lam memutus se­buah per­kara, dengan melihat hal me­ri­ngan­kan dan mem­be­ratkan,” katanya.

Meski demikian, Syarifuddin mengaku prihatin mendengar ringannya putusan hakim dalam banyak perkara korupsi yang me­rugikan negara miliaran ru­piah. “Kita prihatin melihat ba­nyak vonis hakim tipikor yang be­lum memberikan efek jera bagi para calon koruptor,” tandasnya.

Dia mengingatkan, masyara­kat berharap korupsi diberantas dan dicegah, dengan cara mem­berikan hukuman yang tegas dan berat kepada koruptor. “Yang ada sekarang, koruptor semakin menjamur. Soalnya, hukuman yang ringan tidak membuat ca­lon koruptor takut,” tandasnya.

Menurutnya, diperlukan ke­sa­tuan komitmen untuk mem­berantas korupsi melalui vo­nis-vo­nis berat bagi koruptor. “Ka­lau tuntutan jaksanya saja ren­dah, maka putusan hakim ten­tu­nya bisa lebih rendah,” ujarnya.

Syarifuddin melihat, tuntutan jaksa juga belum menunjukkan keseriusan dalam memberikan efek jera kepada calon koruptor. Sehingga, muncul keinginan masyarakat agar harta kekayaan koruptor dirampas negara. Ko­ruptornya pun dihukum seberat-beratnya.

“Kenyataannya sekarang, saat keluar penjara, koruptor te­tap dihormati karena uang me­reka masih banyak,” ujarnya.

Dia menegaskan, selama pe­negak hukum tidak tegas ke­pa­da para koruptor, selama itu pula negara ini akan jadi ladang korupsi yang subur.

Akibat Pengawasan Yang Lemah

Rouf Qusyairi, Sekjen Kaukus Muda Indonesia

Sekjen LSM Kaukus Muda Indonesia Rouf Qusyairi me­nilai, kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor ini, menunjukkan lemahnya pe­nga­wasan terhadap proses pe­ngadaan barang dan jasa di ke­menterian.

“Inspektorat jenderal serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ter­­kesan lalai dalam me­nga­wasi pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Indikasinya, lanjut Rouf, ter­lihat dari semakin banyaknya pe­jabat yang melakukan ko­rup­si anggaran negara melalui pe­ngadaan barang dan jasa.

Dia menyebutkan, kasus korupsi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kementerian Ke­sehatan dan Kementerian Agama merupakan contoh per­kara penggelembungan harga dan penyalahgunaan wewenang yang tidak terpantau badan pengawas. “Ada inspektorat jenderal dan BPKP, tapi korupsi tetap saja marak,” tandasnya.

Rouf berharap, badan penga­wa­san mengubah paradig­ma­nya, yakni menjadi proaktif me­mantau setiap pengadaan ba­rang dan jasa yang dilakukan kementerian atau departemen.

“Kalau pengawasannya lebih ketat, dan sistem  penga­wa­san­nya diubah total, maka pe­nun­ju­kan langsung tidak akan ter­jadi lagi.”

Rouf menambahkan, sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, pengadaan barang dan jasa di lembaga negara mesti melalui lelang terbuka jika nilainya miliaran rupiah.

Hendaknya, tambah Rouf, badan pengawas menjalankan pemantauan berdasarkan kepres tersebut, agar tidak terjadi lagi korupsi pada pengadaan barang dan jasa.

“Di setiap kementerian ada badan pengawas, mereka harus tongkrongi prosesnya dari awal sampai akhir.”

Dia malah curiga, institusi pe­ngawas dijadikan alat untuk me­legitimasi permainan kotor pe­jabat pemerintahan. “Kerja­an badan pengawas adalah se­bagai alat kontrol, bukan hanya mela­kukan supervisi seperti sekarang.”

Menurutnya, jika proses pe­ngadaan barang dan jasa tidak diawasi dari awal, maka kasus serupa akan terus terjadi. Selain itu, kerugian negara juga bisa di­minimalisir jika badan pe­nga­was seperti inspektorat jendral dan BPKP proaktif. [Harian Rakyat Merdeka]