Aturan Credit Card Mesti Tekan Risiko Kredit Macet

RMOL. Agar tidak terjadi kegaduhan dalam kepemilikan kartu kredit, Bank Indonesia (BI) akhirnya resmi mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Alat Pem­ba­yaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Dalam aturan itu, tidak semua nasabah bisa memiliki kartu kredit.

Gubernur BI Darmin Nasu­tion menuturkan, aturan PBI ini untuk menata kembali kepe­mi­likan credit card (kartu kredit) yang di­berikan bank terhadap nasabah dengan memper­hatikan syarat syarat yang ada.

“Nantinya, penerbit (bank) ha­rus menerapkan manajemen ri­siko dengan memperhatikan ba­tas minimum usia pemegang kar­tu, pendapatan, maksimum pla­fon kartu, jumlah penerbit dan mi­nimum pembayaran pemegang kartu,” ujar Darmin melalui PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang APMK di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, aturan ini akan efektif Januari 2013. Dalam per­aturan itu dise­but­kan, peme­gang kartu kredit minimal harus berusia 21 tahun atau telah me­nikah de­ngan mini­mum usia 17 tahun. Selain itu, pemegang kartu harus memiliki penghasil­an mi­nimal Rp 3 juta per bulan.

“Selama masa transisi ini bank harus mulai menyesuaikan aturan terse­but. Maksimal plafon kredit adalah 3 kali pendapatan per bulan dan penerapannya berlaku secara industri. Calon pemegang kartu yang pendapatan per bu­lannya kurang dari Rp 10 juta di­kenakan pembatasan plafon serta pem­batasan perolehan kar­tu kredit maksimum dari 2 pe­ner­bit,” jelas Darmin.

Adapun, calon pemegang kar­tu yang pendapatan per bu­lannya Rp 10 juta ke atas, lanjut Darmin, tidak dikenakan pem­batasan jum­lah plafon dan kartu dari 2 pe­nerbit, sehingga ana­lisis kre­dit sepenuhnya di­serahkan ke­pada bank. Bank juga diwa­jib­kan me­­ngenakan maksimum bunga kar­tu kredit 3 persen per bulan.

“Penerbit kartu kredit wajib memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu tentang prosedur dan tata cara peng­gu­naan kartu, hak dan kewajiban, pengaduan kartu, pola peng­hi­tungan bunga dan biaya (fee), serta ringkasan transaksi kartu kredit,” terang Darmin.

Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perba­nas) Sigit Pramono menyatakan tidak keberatan dengan aturan BI me­ngenai APMK ini.  Sebab, me­nurutnya, aturan itu tidak me­ngurangi pendapatan industri. Sebaliknya, langkah ini dinilai menguntungkan karena akan me­ngurangi risiko kredit macet di layanan kartu kredit.

“Bank sudah seharusnya selek­tif menawarkan kartu kredit. Bank harus memperhitungkan penda­pat­an nasabah, usia, bunga dan seba­gainya. Kalau sekarang, kan setiap orang lewat di mall bisa ditawari kartu kredit denga mudah,” kritik Sigit.  

Senada dengan Sigit, Mana­ging Director Asosiasi Kartu Kre­dit Indonesia (AKKI) Steve Mar­tha juga tidak keberatan dengan pembatasan bunga kartu kredit maksimal 3 persen.

“Untuk turunkan bunga, kita bisa tekan biaya operasional dan kecilkan margin. Jadi bunga tidak masalah, kita sepakat,” ujar Steve kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, Steve bilang, AKKI tetap menginginkan ada­nya pe­nerapan denda bagi na­sabah yang tidak membayar pe­nuh utangnya per bulan. Sebab, jika tanpa denda, nasabah dinilai cenderung malas membayar ci­cilan utang kartu kreditnya. [Harian Rakyat Merdeka]