Berita

rizal ramli

UU DESA

Rizal Ramli: Sejak Zaman Belanda Baru Kali Ini Kepala Desa Demo

SENIN, 02 JANUARI 2012 | 22:28 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan Menteri Perekonomian DR Rizal Ramli merespon persatuan kepala desa dan aparat desa dari seluruh daerah untuk memperjuangkan UU Desa.

Ia sadar betul kalau elit di Jakarta selama ini tidak memberikan respon positif terhadap keinginan itu. Sebaliknya, pemerintah malah sengaja membiarkan agar aturan itu tidak jadi diundangkan.

"Elit Jakarta menganggap enteng kepala desa," kata Rizal Ralli di sela-sela acara silaturahmi sekaligus konsolidasi Parade Nusantara di gedung Chandra Wilwaltika, Jalan Pandaan Tretes, Pasuruan, Jawa Timur (Senin, 2/1).

"Saya merinding, zaman Belanda saja tidak pernah terjadi kepala desa demo. Sejelek-jeleknya Soeharto, dia sangat bersimpati kepada kepala desa. Ini kali pertama kepala desa mau bergabung dan bersatu memperjuangkan nasib. Ini sejarah," tambah Rizal di hadapan 500 lebih kepala desa dan aparat desa se Jawa Timur yang hadir dalam acara ini.

Rizal Ramli menegaskan UU Desa sangatlah bagus karena bertujuan membuat desa mandiri, sejahtera, dan makmur. Mana mungkin mewujudkan rakyat desa yang makmur dan mandiri, kata dia, jika kewenangan desa tidak dilindungi UU dan bila tidak ada uang untuk membangun irigasi dan jalan di desa-desa.

"Sekarang lurah tidak punya pendapatan, akhirnya terjadi banyak masalah. Kita harus benahi ini. Kepala desa harus digaji," katanya.

Dia juga mensinyalir perangai buruk di kalangan pemerintah saat ini. Perangai buruk itulah yang membuat keinginan Parade Nusantara tidak bisa terwujud.

"Kalau tidak ada yang membayar, pemerintah ogah-ogahan membuat sebuah undang-undang. Sementara kalau ada yang membayar, ada titipan dari pihak asing, sekalipun merugikan rakyat, pemerintah bekerja cepat membuat sebuah undang-undang," demikian Rizal yang juga Ketua Dewan Pembina Parade Nusantara. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya