Berita

mesuji/ist

Demokrat: Tidak Arif Kalau Kasus Mesuji Hanya Ditimpakan Kepada Presiden SBY

SABTU, 31 DESEMBER 2011 | 22:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Demokrat meminta agar kalangan oposis memahami kasus Mesuji secara komperhensif. Kalangan oposisi diminta tidak membuat analisis yang dangkal dan asal njeplak terkait kasus tersebut untuk sekedar menyudutkan Presiden SBY.

"Tidaklah arif jika permasalah ini sepenuhnya ditimpakan kepada SBY," kata fungsionaris partai Demokrat, Oka Wijaya, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 31/12).

Hal itu disampaikan Oka untuk menanggapi pernyataan aktivis gerakan Indonesia Perubahan Indro Tjahyono yang berkesimpulan bahwa kesehatan jiwa Presiden SBY perlu diperiksa, karena membiarkan penderitaan rakyat, yang terlihat dari kasus Mesuji.


Jelas betul, kata Oka Wijaya,  persoalan Mesuji sudah ada jauh sebelum SBY jadi Presiden. Landasan konfliknya adalah persoalan agraria. Dan itu terjadi mulai zaman Orde Baru.

"Di era Gus Dur persoalan itu telah diprioritaskan untuk diselesaikan, namun tidak selesai karena Gus Dur keburu turun," terangnya.

"Pada zaman Megawati persoalan tersebut juga telah diketahui dan akar rumput berharap banyak dapat terselesaikan. Namun faktanya juga tidak selesai," terang dia lagi.

Bahkan, kata Oka, di zaman kepemimpinan Megawati terjadi keganjilan-keganjilan atas kasus Mesuji. Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail waktu itu mengeluarkan SK yang berisi tentang perdamaian dengan PT SIL. Sementara sebelumnya sudah ada SK yang sudah di keluarkan di zaman Gus Dur.

"Maka tidaklah arif jika Indro Tjahyono asal jeplak. Kenapa dia tidak menarik ke belakang siapa yang punya andil dalam keruhnya persoalan Mesuji. Ingat juga, korban sebanyak 30 orang yang disampaikan Indro adalah akumulasi dari kasus Mesuji sejak zaman Orde Baru sampai saat ini," demikian Oka. [dem]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya