Berita

mesuji/ist

Demokrat: Tidak Arif Kalau Kasus Mesuji Hanya Ditimpakan Kepada Presiden SBY

SABTU, 31 DESEMBER 2011 | 22:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Demokrat meminta agar kalangan oposis memahami kasus Mesuji secara komperhensif. Kalangan oposisi diminta tidak membuat analisis yang dangkal dan asal njeplak terkait kasus tersebut untuk sekedar menyudutkan Presiden SBY.

"Tidaklah arif jika permasalah ini sepenuhnya ditimpakan kepada SBY," kata fungsionaris partai Demokrat, Oka Wijaya, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 31/12).

Hal itu disampaikan Oka untuk menanggapi pernyataan aktivis gerakan Indonesia Perubahan Indro Tjahyono yang berkesimpulan bahwa kesehatan jiwa Presiden SBY perlu diperiksa, karena membiarkan penderitaan rakyat, yang terlihat dari kasus Mesuji.


Jelas betul, kata Oka Wijaya,  persoalan Mesuji sudah ada jauh sebelum SBY jadi Presiden. Landasan konfliknya adalah persoalan agraria. Dan itu terjadi mulai zaman Orde Baru.

"Di era Gus Dur persoalan itu telah diprioritaskan untuk diselesaikan, namun tidak selesai karena Gus Dur keburu turun," terangnya.

"Pada zaman Megawati persoalan tersebut juga telah diketahui dan akar rumput berharap banyak dapat terselesaikan. Namun faktanya juga tidak selesai," terang dia lagi.

Bahkan, kata Oka, di zaman kepemimpinan Megawati terjadi keganjilan-keganjilan atas kasus Mesuji. Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail waktu itu mengeluarkan SK yang berisi tentang perdamaian dengan PT SIL. Sementara sebelumnya sudah ada SK yang sudah di keluarkan di zaman Gus Dur.

"Maka tidaklah arif jika Indro Tjahyono asal jeplak. Kenapa dia tidak menarik ke belakang siapa yang punya andil dalam keruhnya persoalan Mesuji. Ingat juga, korban sebanyak 30 orang yang disampaikan Indro adalah akumulasi dari kasus Mesuji sejak zaman Orde Baru sampai saat ini," demikian Oka. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya